Bandar Lampung---Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung menggelar Bimbingan Teknis Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Balai Keratun, Bandar Lampung, Selasa, (26/08/2025).
Kegiatan ini menekankan peran KIM sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat desa, terutama dalam mendukung program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih dan percepatan transformasi digital.
Plt. Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Marolli J. Indarto, mengatakan KIM menjadi ujung tombak dalam memastikan informasi pemerintah sampai secara tepat kepada warga. “KIM berperan penting agar program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih dipahami dan diikuti masyarakat,” kata Marolli di sela acara.
Menurut Marolli, Koperasi Desa Merah Putih yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dirancang untuk memperkuat ekonomi desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antara kota dan desa, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas.
Dalam konteks digitalisasi, ia menambahkan, KIM diharapkan mampu menghadirkan konten yang edukatif dan relevan dengan kebutuhan warga. “Peserta bimtek ini juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi digital setara 6 GB sebagai pengakuan atas peningkatan kapasitas mereka,” ujar Marolli.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menilai keberlanjutan peran KIM sangat bergantung pada dukungan pendanaan. Menurut dia, Dana Desa bisa menjadi instrumen penting untuk membiayai kegiatan KIM secara berkelanjutan.
“KIM bisa menjadi motor penggerak publikasi program pemerintah, mulai dari koperasi, stunting, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Karena itu, perlu payung hukum agar aktivitas KIM memiliki kepastian anggaran,” kata Ganjar.
Selain soal pembiayaan, bimtek ini juga membahas pentingnya kolaborasi antara KIM, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain. Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan potensi desa, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pasar produk lokal.
Acara yang berlangsung secara luring dan daring ini dihadiri perwakilan Dinas Kominfo kabupaten/kota, Dinas Koperasi dan UKM, serta komunitas media. Diskusi interaktif dalam bimtek menyoroti praktik baik KIM dalam mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan desa.
Pemerintah berharap, lewat pelatihan ini KIM tidak hanya menjadi jembatan informasi, tetapi juga penggerak literasi digital di tingkat desa. Dengan begitu, masyarakat desa dapat lebih mandiri, inklusif, dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital.
Transformasi digital berbasis desa melalui KIM diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus memperkecil kesenjangan digital. Kebijakan ini diharapkan memberi dampak langsung berupa meningkatnya akses informasi, peluang usaha, dan kualitas hidup masyarakat desa.(rls)