Berita

Peristiwa

Showbiz

Foto

Video

   Comment   

Wagub Lampung Sidak Pasar Jelang Lebaran, Tarik Makanan Kaleng Rusak dan Tak Berizin

BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin inspeksi mendadak (sidak) gabungan di dua pusat perbelanjaan di Kota Bandar Lampung pada Rabu (4/3/2026). Langkah strategis ini dieksekusi guna memastikan ketersediaan pasokan dan keamanan pangan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Inspeksi ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam mengendalikan laju inflasi daerah selama bulan suci Ramadan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah mewajibkan sinergi pengawasan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Peninjauan lapangan tersebut menyasar Pasar Tradisional Kangkung di Telukbetung Selatan dan ritel modern Chandra Department Store di Tanjungkarang Timur. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa harga dan stok bahan pokok secara umum masih dalam kondisi aman serta terkendali.

"Alhamdulillah di ritel tradisional dan modern kita temukan harga relatif stabil. Ada beberapa komoditas seperti cabai rawit dan beras medium yang sedikit naik, namun pasokannya dipastikan cukup sampai menjelang hari raya," ujar Wagub Jihan di sela-sela peninjauan.

Selain menekan gejolak harga, fokus pemerintah daerah adalah menjamin mutu pangan melalui tes cepat (rapid test) di lokasi. Seluruh sampel makanan segar, mulai dari sayuran, daging, hingga ikan, dinyatakan aman dan bebas dari bahan pengawet berbahaya seperti formalin.

Kendati bahan pangan segar tergolong aman, tim gabungan justru menemukan pelanggaran pada sejumlah produk olahan di ritel modern. Petugas mendapati produk makanan beku (frozen food) yang belum mengantongi izin edar resmi BPOM maupun nomor PIRT.

Di samping itu, ditemukan pula sejumlah produk dengan kondisi fisik yang tidak layak jual. Kemasan makanan kaleng yang penyok dan karton susu yang rusak masih terpajang di rak penjualan ritel tersebut.

Merespons temuan ini, Wagub Jihan mengambil keputusan tegas dengan menginstruksikan manajemen ritel untuk segera menarik produk bermasalah. "Kita minta pihak ritel modern untuk menarik dan meretur dulu barang yang belum ada izin edar atau kemasannya rusak. Produk kaleng yang penyok tidak diperbolehkan untuk diedarkan," tegasnya.

Kebijakan sidak dan tindakan penarikan langsung ini memberikan dampak positif terhadap perlindungan konsumen di Provinsi Lampung. Masyarakat kini dapat berbelanja kebutuhan Lebaran dengan rasa aman tanpa khawatir terpapar risiko kesehatan dari produk yang tidak terjamin mutunya.

Lebih jauh, intervensi pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan yang aman dan terjangkau ini efektif menjaga daya beli masyarakat. Kestabilan harga pangan di pasaran pada akhirnya akan bermuara pada terkendalinya inflasi daerah secara optimal selama periode hari raya.

   Comment   

Akhiri Penantian 30 Tahun, Pemprov Lampung Kebut Pembetonan Jalan di Tulang Bawang

TULANG BAWANG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau langsung percepatan perbaikan ruas jalan Gedong Aji–Umbul Mesir dan Simpang Unit VIII–Gedong Aji di Kabupaten Tulang Bawang pada Selasa (3/3/2026). Peninjauan ini menandai dimulainya proyek pembenahan infrastruktur berskala besar di kawasan lumbung pangan tersebut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 130 miliar untuk membenahi kerusakan jalan sepanjang 40 kilometer ini. Proyek strategis tersebut ditargetkan akan tuntas sepenuhnya secara bertahap pada tahun 2028.

Untuk tahun 2026, pemerintah daerah memfokuskan pengerjaan pada pengecoran beton (rigid pavement) di sejumlah titik jalan yang kerusakannya paling parah. Sementara itu, ruas jalan yang belum dibeton pada tahun ini akan ditutup menggunakan material dasar lapis fondasi (base).

Guna mempercepat realisasi fisik di lapangan, Pemprov Lampung mengambil langkah taktis dengan memajukan jadwal lelang proyek. Tender yang sedianya baru akan digelar pada bulan Mei ditarik lebih awal ke bulan Maret.

"Kita percepat tendernya agar alat berat bisa segera turun pada awal April. Area yang belum terjangkau beton akan ditutup dengan base supaya tidak ada lagi mobil pengangkut yang terperosok," tegas Gubernur Mirza di lokasi peninjauan.

Kebijakan percepatan ini didasari oleh urgensi penyelamatan perputaran ekonomi di Kecamatan Rawa Pitu. Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai sentra utama penghasil komoditas padi, kelapa sawit, dan karet di Provinsi Lampung.

Kondisi jalan yang hancur selama lebih dari 30 tahun kerap membuat harga jual hasil panen warga anjlok akibat membengkaknya biaya angkut logistik. "Kita ingin jalan ini segera diperbaiki tahun ini supaya harga komoditas tidak nyungsep dan masyarakat bisa makmur," tambah Gubernur.

Langkah konkret pemerintah daerah ini disambut antusias oleh masyarakat dan perangkat desa setempat. Kepala Desa Sumber Agung, Sahel S., menilai perbaikan jalan ini merupakan urat nadi kehidupan bagi sekitar 3.000 warganya yang selama puluhan tahun kesulitan akses.

Pembangunan infrastruktur beton ini diproyeksikan membawa dampak ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan bagi wilayah Tulang Bawang. Akses transportasi darat yang mulus akan memangkas biaya operasional logistik, menstabilkan harga jual komoditas di tingkat petani, dan pada akhirnya mendongkrak taraf kesejahteraan masyarakat setempat.

   Comment   

Perbaikan Jalan Gedong Aji–Umbul Mesir Bawa Harapan Baru bagi Petani dan Warga Tulang Bawang

TULANG BAWANG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan percepatan perbaikan ruas jalan Gedong Aji–Umbul Mesir dan Sp. Unit VIII–Gedong Aji di Kabupaten Tulang Bawang pada Selasa (3/3/2026). Kebijakan taktis ini diambil untuk menyelamatkan perputaran ekonomi dan memangkas biaya logistik di salah satu kawasan lumbung pangan utama Provinsi Lampung.

Sebagai wujud keseriusan, Pemprov Lampung menggelontorkan anggaran senilai Rp130 miliar untuk membenahi ruas jalan sepanjang 40 kilometer tersebut. Pengerjaan akan dilakukan secara bertahap dengan fokus awal pada tahun 2026 untuk mengecor jalan (rigid pavement) sepanjang 13 hingga 15 kilometer. Intervensi infrastruktur ini menjadi sangat krusial mengingat masyarakat setempat hidup dengan jalan rusak selama lebih dari 30 tahun.

Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah daerah mengambil keputusan berani dengan memajukan jadwal lelang atau tender proyek. Proses yang seharusnya baru dimulai pada bulan Mei tersebut ditarik maju agar pengerjaan fisik dapat segera dieksekusi pada awal April.

"Kita percepat tendernya, awal April mungkin insya Allah sudah mulai berjalan. Yang belum dikerjakan (dicor) tahun ini, ditutup dulu pakai base (lapisan dasar) supaya tidak ada mobil-mobil jeblos lagi," tegas Gubernur Mirza saat meninjau lokasi.

Keputusan percepatan ini didasari oleh posisi strategis Kecamatan Rawa Pitu sebagai penghasil utama komoditas padi, kelapa sawit, dan karet. Kondisi jalan yang hancur kerap menjadi biang kerok anjloknya harga jual hasil bumi karena tengkulak membebankan tingginya ongkos transportasi kepada petani.

"Kita ingin jalan ini segera diperbaiki tahun ini juga supaya harga komoditas terjaga, tidak nyungsep. Dengan begitu, masyarakat di sini bisa makmur," tambah Gubernur.

Langkah taktis Pemprov Lampung ini mendapat apresiasi dari perangkat desa setempat. Kepala Desa Sumber Agung, Sahel S., menyebut ruas jalan tersebut adalah urat nadi perekonomian bagi sekitar 3.000 warganya dan menjadi akses penghubung vital menuju Kecamatan Penawar Aji.

Kebijakan perbaikan jalan yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2028 ini diyakini akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Akses jalan yang mulus dan beton yang kuat tidak hanya akan mempermudah mobilitas harian warga, tetapi juga menjamin stabilitas harga komoditas pertanian yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani di Tulang Bawang.

   Comment   

Pemprov Lampung Kebut Perbaikan Jalan Gunung Batin-Daya Murni, Gubernur Tindak Tegas Pelanggar Muatan

LAMPUNG TENGAH – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau langsung progres perbaikan ruas jalan provinsi Gunung Batin–Daya Murni di Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa (3/3/2026). Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur jalan sepanjang 12 kilometer yang menjadi akses vital menuju perlintasan tol.

Langkah peninjauan ini merupakan implementasi dari kebijakan percepatan perbaikan infrastruktur jalur penghubung menjelang libur Idul Fitri. Pemprov Lampung saat ini menerapkan strategi penanganan reaksi cepat yang difokuskan pada titik terparah sepanjang 3 kilometer. Setelah masa liburan usai, pengerjaan konstruksi akan ditingkatkan ke tahap permanen dengan spesifikasi aspal dua lapis yang diperkuat.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa percepatan ini harus dibarengi pengawasan ketat terhadap kualitas proyek di lapangan. Ia secara tegas menginstruksikan agar pembayaran kepada pihak kontraktor tidak dicairkan jika spesifikasi teknis pengerjaan tidak terpenuhi. Hal ini disampaikannya menyusul temuan ketebalan batu dasar (base) pada pengerjaan masa lalu yang ternyata kurang dari standar 35 sentimeter.

"Kualitas harus terjaga, tidak boleh dibayar kalau tidak sesuai spek. Karena pada akhirnya, kita yang kasihan warganya jika jalan cepat rusak kembali," tegas Gubernur Mirza di lokasi peninjauan.

Selain perbaikan fisik, Pemprov Lampung juga menyoroti regulasi terkait pembatasan tonase kendaraan angkutan barang di wilayah tersebut. Kerusakan jalan yang telah terjadi bertahun-tahun ini utamanya dipicu oleh lalu lalang kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL), khususnya truk pengangkut komoditas singkong.

Gubernur menjelaskan bahwa kapasitas maksimal jalan provinsi pada dasarnya hanya didesain untuk menahan beban hingga 8 ton. Namun pada praktiknya, ruas jalan tersebut sering dipaksa menahan beban kendaraan berat hingga 40 ton. "Sektor swasta juga harus pahami, jalan provinsi ini hanya untuk 8 ton, jangan dilewati 40 ton," sesalnya.

Kebijakan perbaikan jalan dengan pengawasan mutu yang ketat ini diyakini akan menjadi solusi jangka panjang bagi masalah infrastruktur di Lampung Tengah. Akses jalan yang kokoh dan awet akan menekan biaya operasional logistik, mempermudah mobilitas masyarakat menuju tol, serta pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.

   Comment   

Diguyur Hujan, Aksi Berbagi Takjil TP. PKK dan DWP Provinsi Lampung Tetap Disambut Antusias Warga

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) membagikan 300 paket takjil gratis kepada masyarakat pada Sabtu (28/2/2026). Kegiatan ini tetap berlangsung tertib di halaman Mahan Agung, Bandar Lampung, meskipun lokasi tersebut tengah diguyur hujan.

Langkah ini merupakan implementasi dari kebijakan Pemprov Lampung dalam memperkuat jaring pengaman sosial berbasis komunitas selama bulan suci Ramadan. Melalui program pembagian takjil berkelanjutan ini, pemerintah daerah berupaya menjamin akses konsumsi berbuka puasa bagi pekerja sektor informal dan masyarakat yang masih berada di perjalanan. Kebijakan ini juga mewajibkan sinergi lintas instansi agar distribusi bantuan lebih merata dan terkoordinasi dengan baik.

Pada pelaksanaan hari kelima ini, kolaborasi melibatkan Biro Hukum, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, serta Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Sebanyak 300 paket yang disalurkan tidak hanya berisi makanan ringan, tetapi juga makanan berat padat gizi untuk memastikan kebutuhan nutrisi masyarakat terpenuhi.

"Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas berbagi, melainkan wujud nyata kehadiran dan kepedulian pemerintah di tengah masyarakat. Hujan tidak akan menyurutkan komitmen kami untuk merawat silaturahmi ini," ujar perwakilan TP PKK Provinsi Lampung di sela-sela pembagian.

Meski cuaca kurang bersahabat, antusiasme warga yang datang tidak surut. Proses distribusi tetap berjalan kondusif berkat kesigapan petugas dalam mengatur alur antrean masyarakat di tengah guyuran hujan.

Kebijakan pro-rakyat melalui pembagian takjil ini memberikan dampak langsung dalam meringankan pengeluaran konsumsi harian masyarakat kelas menengah ke bawah selama Ramadan. Selain manfaat ekonomi, program ini terbukti efektif mempererat ikatan sosial dan membangun rasa saling percaya antara pemerintah daerah dan warganya.

   Comment   

Pemkot Bandar Lampung Gelontorkan Rp400 Juta untuk Pasar Murah Ramadan di 20 Kecamatan

BANDAR LAMPUNG --- Pemerintah Kota Bandar Lampung resmi menggelar Pasar Murah Ramadan secara serentak di 20 kecamatan pada Kamis, 26 Februari 2026. Program ini bertujuan menekan lonjakan harga bahan pangan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat selama ibadah puasa.


Langkah intervensi pasar ini dilakukan melalui kerja sama strategis dengan Bank Indonesia dan sejumlah peritel lokal. Kebijakan tersebut merupakan upaya nyata pemerintah daerah dalam mengendalikan laju inflasi menjelang perayaan Idulfitri 2026.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, menyebut program ini didesain agar masyarakat mendapat akses pangan dengan harga terjangkau. "Kegiatan ini kita laksanakan serentak di seluruh kecamatan untuk membantu masyarakat menghadapi Ramadan dan Idulfitri," kata Erwin.

Untuk mewujudkan program subsudi tersebut, Pemkot Bandar Lampung menggelontorkan dana dari APBD hingga ratusan juta rupiah. Total anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp400 juta untuk membiayai seluruh pelaksanaan pasar murah.

Secara teknis, operasi pasar ini dijadwalkan berlangsung dalam tiga fase pembagian. Tahap pertama telah berjalan pada 26 Februari, disusul tahap kedua pada 5 Maret, dan tahap ketiga yang bakal diselenggarakan menjelang Lebaran pada 12 Maret 2026.

Setiap tahapnya akan menjangkau seluruh 20 kecamatan di Bandar Lampung dengan titik kumpul warga yang digilir. "Tahap selanjutnya konsepnya sama, hanya lokasinya saja yang berbeda. Bisa di kelurahan atau titik yang lebih mudah dijangkau masyarakat," ujar Erwin.

Dalam operasi pasar ini, pemerintah daerah mengucurkan subsidi yang cukup signifikan untuk sejumlah komoditas utama. Subsidi untuk beras kemasan 5 kilogram dipatok sebesar Rp15 ribu, sedangkan telur ayam disubsidi Rp5 ribu per kemasan.

Kebutuhan pokok lain seperti gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu masing-masing mendapatkan potongan harga senilai Rp4 ribu. Selain itu, terdapat pula pasokan cabai dan bawang merah segar yang merupakan hasil kolaborasi langsung dengan Bank Indonesia.

Pada gelaran tahap perdana, setiap wilayah kecamatan menerima alokasi kuota barang yang telah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Jatah tersebut mencakup 267 sak beras, 250 kilogram gula pasir, 250 bungkus minyak goreng dan telur ayam, serta 100 bungkus tepung terigu.

Pemerintah kota menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok ini akan tetap aman hingga hari raya tiba. Erwin menegaskan agar masyarakat tidak panik berbelanja atau melakukan aksi borong. "Masyarakat tidak perlu khawatir, stok sembako aman dan mencukupi," tegasnya.

Selain menjaga stabilitas harga pangan, kegiatan ini juga menjadi medium kampanye digitalisasi transaksi oleh Bank Indonesia. Masyarakat yang datang berbelanja secara aktif diarahkan untuk membayar menggunakan sistem *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Keuntungan pembayaran digital ini dirasakan langsung oleh masyarakat kelas menengah ke bawah yang hadir di lokasi. Salah seorang warga, Veni, mengaku sangat terbantu karena bisa menebus satu liter minyak goreng seharga Rp5 ribu dan telur Rp25 ribu per kilogram berkat penggunaan QRIS.

Asisten Analis Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Anas Ikhsanudin, menilai langkah ini ampuh mendorong literasi keuangan warga. "QRIS bukan hanya untuk mempermudah transaksi, tapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia," ucap Anas.

Menariknya, seluruh hasil transaksi penjualan melalui fasilitas QRIS dalam acara ini dikelola murni untuk tujuan sosial kemasyarakatan. Dana yang terkumpul dari masyarakat tidak masuk ke dalam kas Bank Indonesia, melainkan disalurkan melalui skema wakaf.

Dana wakaf tersebut nantinya dialokasikan sepenuhnya untuk membangun infrastruktur sumur produktif di wilayah Pringsewu. Dengan konsep ini, pasar murah tidak hanya meringankan beban ekonomi warga Bandar Lampung, tetapi juga memberikan manfaat sosial jangka panjang bagi wilayah lain di Provinsi Lampung.

   Comment   

Atasi Jalan Rusak di Jatimulyo, Gubernur Lampung Fokus Normalisasi Drainase

LAMPUNG SELATAN --- Gubernur Lampung Mirzani Djausal menginspeksi kerusakan ruas Jalan Pangeran Senopati di Jatimulyo, Kabupaten Lampung Selatan, pada Rabu, 25 Februari 2026. Peninjauan ini difokuskan pada rencana percepatan perbaikan jalan dan normalisasi saluran air di kawasan tersebut.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa kemantapan infrastruktur jalan provinsi merupakan kunci utama kelancaran rantai pasok distribusi barang. Jalan yang berfungsi optimal diyakini akan memberikan efek ganda, mulai dari menekan biaya logistik hingga menjaga stabilitas harga bahan pokok di masyarakat.

Berdasarkan temuan di lapangan, kerusakan jalan di Jatimulyo tidak semata dipicu oleh beban kendaraan berat. Gubernur Mirza menyoroti sistem drainase yang beralih fungsi sehingga air kerap meluap dan menggerus badan jalan saat hujan deras.

"Ruas yang mengalami kerusakan akan segera kita perbaiki. Selain itu, fungsi gorong-gorong akan kita kembalikan seperti semula untuk mengantisipasi genangan air saat hujan," tutur Gubernur Mirza di lokasi inspeksi.

Penyempitan badan jalan dan tersumbatnya drainase sebagian besar diakibatkan oleh pendirian kios di kawasan Pasar Jatimulyo. Merespons hal ini, Pemerintah Provinsi Lampung memilih mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pelaku usaha setempat.

Para pedagang dan pemilik kios diimbau untuk membongkar bangunan atau lapak yang menutupi gorong-gorong secara sukarela. Langkah penertiban ini mutlak diperlukan agar aliran air kembali lancar dan kualitas aspal yang baru diperbaiki nantinya tidak cepat rusak.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung telah diinstruksikan untuk segera mengeksekusi perbaikan konstruksi fisik tersebut. Pemprov berharap sinergi warga dalam menjaga tata ruang jalan dapat terus memperkuat konektivitas dan daya saing ekonomi daerah.

   Comment   

Kebut Perbaikan Jalan Pringsewu-Pardasuka, Wagub Lampung Pastikan Pengecoran Dimulai Maret

PRINGSEWU --- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau perbaikan jalan provinsi di ruas Pringsewu–Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, pada Selasa, 24 Februari 2026. Inspeksi ini bertujuan memastikan percepatan perbaikan akses utama warga tersebut berjalan sesuai tenggat waktu.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Lampung tengah merampungkan perbaikan jalan darurat sepanjang 3,8 kilometer. Penanganan sementara ini dieksekusi langsung oleh Tim Unit Reaksi Cepat (URC) dengan menyasar titik-titik kerusakan yang paling mendesak.

Wagub Jihan menjelaskan, perbaikan cepat ini merupakan solusi jangka pendek agar jalan terhindar dari lubang yang membahayakan pengendara jalan. "Sekarang baru penanganan sementara melalui URC, dan insyaallah di bulan Maret akan dilakukan penanganan rigid-nya (beton)," kata Wagub Jihan di lokasi proyek.

Proyek perbaikan permanen dengan metode konstruksi pembetonan (rigid pavement) disiapkan agar infrastruktur jalan lebih kuat dan berumur panjang. Koordinasi teknis lintas dinas kini terus dipacu agar proses pengerjaan fisik pada Maret mendatang berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah menargetkan pembenahan ruas Pringsewu–Pardasuka ini dapat memangkas waktu tempuh antarwilayah sekaligus menekan ongkos transportasi. Kelancaran konektivitas ini dinilai krusial untuk mendongkrak roda ekonomi lokal, terutama dalam mendistribusikan hasil pertanian masyarakat.

   Comment   

Kejar Target Mudik, Pemprov Lampung Kebut Tambal Jalan dan Siapkan Pengecoran Rp 10 Miliar

METRO --- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau langsung perbaikan jalan provinsi di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah pada Senin, 23 Februari 2026. Langkah tanggap darurat ini diambil untuk memastikan kelancaran dan keselamatan masyarakat menjelang arus mudik Idul Fitri.

Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah mengebut pemeliharaan rutin, seperti penambalan lubang dan perataan jalan. Targetnya, seluruh jalan provinsi yang masuk daftar perbaikan tuntas tertangani sebelum cuti bersama Lebaran dimulai.

Gubernur Mirza menyoroti bahwa kerusakan jalan bukan semata-mata akibat beban kendaraan berat, melainkan buruknya sistem drainase. "Drainase harus dipastikan bersih dan berfungsi dengan baik agar air tidak menggenang dan merusak badan jalan," kata Gubernur saat menginspeksi Jalan Pattimura, Kota Metro.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Lampung menyiapkan anggaran sekitar Rp 10 miliar untuk pembetonan (*rigid pavement*) di Jalan Pattimura sepanjang satu kilometer. Proyek pembangunan infrastruktur fisik tersebut dijadwalkan mulai bergulir seusai Lebaran.

Selain di Kota Metro, Gubernur juga mengecek pengerukan saluran air di bahu jalan ruas Metro–Kota Gajah. Ia turut mengevaluasi hasil pembangunan jalan beton di ruas Bandar Jaya–Simpang Mandala yang telah dirampungkan pada tahun 2025 lalu.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menegaskan bahwa penanganan saat ini murni berstatus pemeliharaan darurat. Fokus utamanya adalah menghilangkan lubang jalan yang berpotensi mengancam nyawa pemudik.

Taufiqullah meminta publik memahami perbedaan antara pemeliharaan darurat saat ini dengan proyek besar pembangunan 62 ruas jalan di tahun 2026. Perbaikan jelang Lebaran dieksekusi lebih awal, sementara pembangunan 62 ruas jalan baru akan berjalan pasca-Idul Fitri setelah proses tender selesai.

"Prinsipnya sederhana, jangan biarkan masyarakat mudik di jalan berlubang. Soal pembangunan 2026, itu tetap kami siapkan secara matang agar pekerjaan fisik bisa langsung berjalan," ujar Taufiqullah.

Penanganan terpadu serupa kini juga tengah berlangsung di sejumlah titik strategis lainnya oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Beberapa di antaranya menyasar ruas Kali Rejo–Bangun Rejo, Kotabumi–Bandar Abung, serta Daya Murni–Gunung Batin.

   Comment   

Ngopi Bareng Dunia Usaha, Pemprov Lampung Gaspol Hilirisasi dan Ekonomi Inklusif

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus cari cara biar ekonomi daerah makin ngebut. Salah satunya lewat coffee morning bareng pimpinan dunia usaha yang kali ini digelar di PT Nestlé Indonesia Panjang Factory, Rabu (28/1/2026).


Acara ngopi santai tapi serius ini sudah masuk episode ketiga. Hadir langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, perwakilan Bank Indonesia dan OJK Lampung, jajaran OPD, serta para pimpinan perusahaan besar yang beroperasi di Lampung.

Gubernur yang akrab disapa Mirza ini bilang, dunia usaha punya peran penting dalam mendorong ekonomi Lampung. Mulai dari investasi, kemitraan, sampai program sosial yang langsung menyentuh masyarakat.

"Ini bentuk apresiasi kami ke mitra usaha yang sudah ikut bantu ekonomi Lampung tumbuh, bukan cuma lewat program pemerintah, tapi juga lewat inisiatif langsung di lapangan," ujar Mirza.

Ke depan, Pemprov Lampung mengusung visi “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” sampai 2029. Fokusnya ada tiga: ekonomi inklusif, SDM unggul dan produktif, serta pemerintahan yang bersih dan efektif.

Mirza juga jujur mengakui, selama ini sektor pertanian, industri, dan dunia usaha di Lampung masih jalan sendiri-sendiri. Akibatnya, potensi besar yang ada belum sepenuhnya dinikmati masyarakat.

"Kalau ekosistem ekonominya nyambung dan inklusif, dorongannya bakal jauh lebih kuat. Daerah lain sudah membuktikan itu," katanya.

Data menunjukkan, pada 2024 nilai PDRB Lampung mencapai Rp483 triliun. Sekitar 26 persen berasal dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sementara industri baru menyumbang sekitar 18 persen.

Masalahnya, dari sektor pertanian yang besar itu, baru sekitar 40 persen yang diolah di Lampung. Sisanya masih keluar daerah dalam bentuk bahan mentah. Artinya, hampir Rp100 triliun potensi ekonomi “kabur” ke luar.

"Bahan baku kita kuat, tapi nilai tambahnya belum maksimal. Ini yang mau kita kejar lewat hilirisasi," tegas Mirza.

Kabar baiknya, ekonomi Lampung di 2025 tumbuh di atas rata-rata nasional. Investasi juga melonjak, dari target Rp10 triliun jadi Rp15 triliun. Tapi Mirza menilai capaian itu masih bisa ditingkatkan.

Salah satu jawabannya lewat program Desaku Maju. Program ini fokus bikin komoditas dari desa punya nilai tambah sejak awal. Pemprov menyiapkan mesin pengering (dryer) untuk padi, jagung, singkong, kopi, dan kakao.

"Targetnya, hasil panen keluar dari desa sudah dalam kondisi kering. Ongkos logistik turun, petani dapat untung lebih besar," jelasnya.

Pemprov menargetkan butuh sekitar 500 unit dryer. Sampai 2026, baru tersedia sekitar 100 unit karena keterbatasan anggaran.

Selain itu, ada juga program pupuk organik cair berbasis desa yang ditargetkan menjangkau 2.500 desa dan lebih dari satu juta hektare lahan. Uji cobanya terbukti bisa menaikkan produktivitas.

Di kesempatan yang sama, Manager PT Nestlé Indonesia Panjang Factory Jefri Manurun menyambut baik sinergi ini. Menurutnya, Nestlé siap terus jadi mitra strategis Pemprov Lampung.

Saat ini, Pabrik Panjang memproduksi 19 produk dari merek seperti Milo, Maggi, Nescafé, dan Nestlé Professional. Beberapa produknya bahkan diekspor ke luar negeri.

"Tagline kami ‘Dari Lampung ke Seluruh Dunia’. Kami ingin industri pangan nasional makin berdaya saing dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya," kata Jefri.

Nestlé juga menjalankan Nescafé Coffee Plan yang sudah mendampingi 12.600 petani kopi di Lampung, mulai dari budidaya sampai penguatan rantai pasok berkelanjutan.

Dalam acara ini, Pemprov Lampung memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan atas kontribusi CSR dan SP3D, termasuk PT Nestlé Indonesia, PT PLN, PT Bukit Asam, hingga PT KAI Divre IV Tanjung Karang.

Nestlé juga menyerahkan beasiswa kepada 12 siswa dari SMA Negeri 17 dan SMP Negeri 30 Bandar Lampung.

Acara ditutup dengan dialog terbuka, peninjauan pabrik, dan pelepasan ekspor produk Maggi Magic Sarap sebanyak 10.000 ton ke Filipina oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

   Comment   

Prabowo Umumkan Swasembada Pangan, Lampung Catat Kenaikan Produksi Padi 15 Persen

PESAWARAN — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto secara virtual dari halaman Balai Desa Kutoarjo, Kabupaten Pesawaran, Rabu (7/1/2026). Kegiatan nasional tersebut dipusatkan di Karawang, Jawa Barat, dan diikuti pemerintah daerah se-Indonesia.


Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang saat itu sedang melakukan kunjungan kerja dan melakukan penandatanganan 11 kerja sama strategis bersama pemerintah Provinsi Lampung.

Pada kegiatan itu, Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia kembali mencapai swasembada pangan, khususnya beras, hanya dalam waktu satu tahun pemerintahan. Capaian tersebut lebih cepat dari target awal empat tahun yang dicanangkan pemerintah.

"Dalam satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri. Satu tahun kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain," kata Prabowo dalam arahannya yang disiarkan melalui kanal resmi Kementerian Pertanian dan Sekretariat Negara.

Presiden Prabowo juga menyinggung upaya penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektar kebun sawit ilegal dan menargetkan tambahan 4–5 juta hektar pada 2026 untuk mendukung ketahanan pangan dan energi.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo memberikan Bintang Jasa Utama kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas kontribusinya mewujudkan swasembada pangan. "Dulu ada yang bilang beliau cuma banyak janji. Hari ini kita buktikan," kata Prabowo.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam laporannya menyampaikan, stok beras nasional saat ini mencapai 3,2 juta ton. Angka tersebut melampaui capaian saat Indonesia mendapat penghargaan FAO pada 1984 yang kala itu hanya memiliki stok sekitar 2 juta ton.

Amran juga mengungkapkan konsumsi beras di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) mencapai 12 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah, naik 49 persen. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi pelaku usaha menaikkan harga pangan, termasuk minyak goreng.

"Kalau ada yang mainkan harga, kami koordinasi dengan penegak hukum. Lebih baik izinnya dicabut daripada mengganggu 286 juta rakyat," ujar Amran.

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional tercatat di angka 125, tertinggi sepanjang sejarah. Ekspor sektor pertanian juga meningkat 33 persen dengan nilai mencapai Rp 158 triliun.

Usai mengikuti kegiatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa capaian nasional itu sejalan dengan kinerja sektor pertanian di Lampung. Produksi padi Lampung pada 2025 naik hampir 15 persen, dari 2,7 juta ton menjadi lebih dari 3.2 juta ton.

"Alhamdulillah tahun ini produksi kita naik hampir 15 persen. Tahun 2026 kami targetkan naik lagi 15 sampai 20 persen karena Indeks Pertanaman kita belum maksimal," ujar Gubernur.

Gubernur Mirza juga menjelaskan, peningkatan produksi akan didorong melalui optimalisasi indeks pertanaman serta penerapan pupuk organik cair secara merata mulai 2026. Menurutnya, kebijakan pupuk organik berpotensi menambah produksi hingga 10 persen.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pertukaran komoditas. Lampung memasok gula, sementara Jawa Tengah memenuhi kebutuhan cabai dan bawang.

Di sisi perlindungan lahan, Gubernur menginstruksikan seluruh bupati untuk menginventarisasi dan mendaftarkan Lahan Baku Sawah (LBS) guna mencegah alih fungsi lahan pertanian. "Itu sudah jalan dan terus kita kawal," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung Elvira Umihanni menyebut 2025 sebagai tahun bersejarah bagi pertanian Lampung. Berdasarkan data BPS, produksi padi Lampung mencapai 3,2 juta ton dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), tertinggi sepanjang sejarah.

Produksi beras Lampung pada 2025 tercatat 1,84 juta ton, naik 14,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor pertanian juga tumbuh 7,74 persen pada triwulan III 2025 dan berkontribusi 28,38 persen terhadap PDRB Lampung.

Elvira menambahkan, NTP Lampung mencapai 129,33 pada November 2025, menandakan meningkatnya daya beli petani. Harga beras di Lampung pun stabil sesuai harga eceran tertinggi, didukung kebijakan pencegahan keluarnya gabah dari daerah.

Dengan berbagai capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis menatap 2026 sebagai penguatan peran Lampung sebagai lumbung pangan nasional, sejalan dengan agenda swasembada pangan dan ketahanan ekonomi nasional. (Rg)
   Comment   

RSUDAM Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis di Lampung Fest, Warga Padati Stan Pemeriksaan

INFOBDL --- Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek membuka layanan kesehatan gratis bagi pengunjung Lampung Fest 2025 pada Kamis malam, 20 November 2025. Stan kesehatan rumah sakit milik Pemprov Lampung itu langsung diserbu warga yang ingin memeriksakan kondisi tubuh tanpa biaya.

Di tengah musik festival dan keramaian pengunjung, stan RSUDAM menjadi salah satu titik yang paling ramai. Banyak pengunjung datang hanya untuk sekadar cek tensi, tapi tak sedikit pula yang memanfaatkan layanan pengecekan gula darah dan donor darah.

RSUDAM juga menyiapkan bingkisan kecil bagi ibu hamil dan bayi sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan keluarga. Inisiatif ini membuat layanan kesehatan terasa lebih dekat dan ramah bagi warga.

Ilhamdani, Subkoor Substansi Hukum & Perlindungan SDM RSUDAM, mengatakan rumah sakit ingin menjemput masyarakat melalui layanan keliling semacam ini. Menurutnya, masyarakat tidak harus menunggu sakit dulu untuk peduli kesehatan.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa layanan kesehatan itu dekat dan mudah diakses. Di festival seperti ini, kami bisa menjangkau lebih banyak warga,” ujar Ilhamdani.

Selain layanan dasar, RSUDAM juga membuka konsultasi berhenti merokok yang hanya tersedia pada akhir pekan. Layanan ini didampingi dokter spesialis paru yang memberi panduan bagi warga yang ingin menghentikan kebiasaan merokok.

“Banyak orang ingin berhenti merokok, tapi bingung harus mulai dari mana. Di sini kami sediakan pendampingan,” kata Ilhamdani.

Dalam 30 menit pengamatan, sedikitnya enam pengunjung mendaftar untuk donor darah dan enam lainnya ikut pemeriksaan dasar. Dengan ritme kunjungan tersebut, RSUDAM memperkirakan hampir 100 orang bisa terlayani dalam empat jam, terutama pada jam padat antara pukul 17.00–21.00 WIB.

Angka itu bisa lebih besar mengingat Lampung Fest buka sejak pukul 15.00 hingga 22.00 WIB setiap hari penyelenggaraan. Situasi ini menunjukkan minat tinggi warga terhadap layanan kesehatan yang mudah diakses.

Beberapa cerita pengunjung memperlihatkan antusiasme tersebut. Efrianto, warga Natar, mendonorkan darah untuk pertama kalinya setelah melihat aktivitas di dalam stan.

“Awalnya cuma lewat, terus lihat orang donor darah. Ya sudah, saya ikut saja sekalian bantu orang lain,” ujarnya.

Di sisi lain, Sudarsih (48) dan putrinya Intan (23) dari Tanjung Senang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Sudarsih baru mengetahui bahwa tekanan darahnya tinggi meskipun gula darahnya normal.

“Ini bermanfaat sekali. Jadi kami lebih tahu kondisi tubuh dan bisa jaga makan,” kata Intan.

Pihak penyelenggara Lampung Fest menyambut baik kehadiran layanan kesehatan di tengah festival. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung, Bobby Irawan, menilai RSUDAM memberi nilai tambah bagi acara yang biasanya identik dengan hiburan.

“Lampung Fest bukan hanya soal konser dan pameran. Ini ruang di mana Pemprov Lampung hadir lengkap bagi warganya, termasuk lewat layanan kesehatan,” kata Bobby.

Menurut Bobby, kolaborasi seperti ini membuat Lampung Fest terasa lebih inklusif dan humanis. “Kehadiran RSUDAM membuat festival ini lebih hangat dan bermanfaat,” ujarnya.

   Comment   

Sekdaprov Lampung Raih Penghargaan Digital Leadership Nasional

INFOBDL --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan meraih penghargaan Sekda Terbaik Kategori Vision pada ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2025 di Surabaya, Kamis, 20 November 2025. Marindo menempati peringkat keempat nasional dalam ajang kepemimpinan digital yang digelar di Hotel Mercure, Jalan Raya Darmo.

Penghargaan itu merupakan hasil penilaian setelah visitasi tim Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) ke Ruang Kerja Sekda pada 31 Oktober 2025. Dalam sesi tersebut, Marindo memaparkan arah kebijakan digitalisasi Pemerintah Provinsi Lampung dan menegaskan pentingnya integrasi data sebagai fondasi transformasi digital.

“Sebelum kita bicara integrasi digital penuh, yang paling mendasar adalah integrasi data dalam satu platform. Setelah seluruh data terhubung, Lampung bisa terdigitalisasi secara menyeluruh,” ujar Marindo saat visitasi.

Ia menjelaskan bahwa integrasi data di tingkat daerah adalah langkah awal menuju “satu data Indonesia”. Menurutnya, penyatuan data antarprovinsi menjadi kunci agar standar pelayanan publik berbasis digital dapat berjalan seragam dan efisien.

“Konsep menyatukan Lampung dan menyatukan Indonesia dimulai dari daerah. Jika semua provinsi menata datanya secara bottom-up, satu data nasional bukan hal yang jauh,” katanya.

Dalam pemaparannya, Marindo juga menonjolkan pengembangan super apps Lampung-in sebagai wajah digitalisasi pelayanan publik. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, termasuk kanal pengaduan, evaluasi pelayanan, dan akses informasi bagi masyarakat.

“Gubernur dan Wakil Gubernur sangat mendorong percepatan digitalisasi. Lampung-in menjadi saluran utama komunikasi publik dan pusat integrasi layanan,” ucapnya. Ia menegaskan digitalisasi kini merupakan keharusan dalam tata kelola pemerintahan. “Digitalisasi adalah akar dari pelayanan publik,” kata Marindo.

Pada malam penganugerahan, penghargaan diserahkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud kepada Pemerintah Provinsi Lampung, yang diwakili Kepala Dinas Kominfotik Lampung Ganjar Jationo.

ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2025 digelar oleh Asosiasi Kepala Dinas Kominfo se-Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri. Lima besar Sekda provinsi terbaik tahun ini yaitu Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, dan Sulawesi Tenggara.

Prestasi tersebut memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu daerah yang progresif dalam transformasi digital. Pemerintah Provinsi Lampung berharap penghargaan itu dapat menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk mempercepat inovasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

   Comment   

Lampung Buka Pameran Kriya Jemari 2025 untuk Dorong Ekonomi Kreatif

INFOBDL --- Pemerintah Provinsi Lampung membuka Pameran Kriya Jemari 2025 di Graha Wangsa, Bandar Lampung, Kamis, 20 November 2025. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pameran ini menjadi langkah strategis memperkuat industri kreatif dan UMKM daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengatakan Kriya Jemari lahir sebagai pembaruan dari Lampung Craft dengan konsep yang lebih dekat dengan minat masyarakat. Ia menyebut sektor kerajinan memiliki daya dorong signifikan terhadap ekonomi daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peluang usaha, hingga promosi pariwisata.

Mirza menilai produk kriya Lampung tidak hanya memuat nilai budaya tetapi juga memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendorong perajin memanfaatkan pameran ini untuk memperkaya desain, memperbaiki kualitas, dan tetap menjaga identitas budaya. Menurutnya, karya kriya harus dapat menjangkau generasi muda dengan harga terjangkau tanpa mengabaikan mutu.

Gubernur juga menyinggung lonjakan kunjungan wisatawan sebagai peluang bagi UMKM. Tahun lalu Lampung mencatat 18 juta wisatawan domestik. Hingga Juli 2025, jumlahnya sudah mencapai 17 juta pengunjung. Pemerintah menargetkan 28 sampai 30 juta wisatawan sepanjang tahun.

“Jika rata-rata belanja wisatawan mencapai Rp1,8 juta per orang, ini peluang besar bagi UMKM untuk membuat produk Lampung semakin dikenal,” kata Mirza.

Ia memastikan pemerintah terus memperluas dukungan bagi UMKM melalui pelatihan, pembiayaan, pemasaran, perizinan, hingga kemitraan dengan marketplace. Pemerintah juga menyiapkan ruang inkubasi bisnis dan festival inovasi untuk memfasilitasi ide-ide kreatif anak muda.

Mirza mengajak perajin mengadopsi standar internasional, inovasi, dan digitalisasi agar produk Lampung mampu menembus pasar nasional maupun global. “Kejujuran, kualitas, pelayanan, dan inovasi adalah kunci agar produk kita diterima luas,” ujarnya.

Memasuki era Revolusi Industri 4.0, ia menekankan pentingnya prinsip Think Global, Act Local: memanfaatkan tren global tanpa meninggalkan identitas budaya Lampung. Gubernur menutup sambutannya dengan ajakan untuk terus berkarya dan mendukung produk lokal.

Ketua Dekranasda Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menyampaikan apresiasi kepada sponsor, pelaku UMKM, komunitas kreatif, perbankan, dan Universitas Bandar Lampung yang terlibat dalam penyelenggaraan pameran. Ia menekankan bahwa Kriya Jemari 2025 dirancang sebagai ruang inklusif yang merangkul perajin muda, desainer lokal, pelaku usaha, hingga perajin penyandang disabilitas.

“Kami percaya kreativitas tidak mengenal batas fisik. Setiap perajin berhak berdiri di panggung yang sama,” kata Wulan.

Melalui tema “Merajut Tradisi, Menenun Inovasi”, Wulan menyebut kerajinan Lampung sebagai jembatan antara warisan leluhur dan kebutuhan zaman. Setiap kabupaten dan kota di Lampung membawa produk unggulan masing-masing untuk dipamerkan sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan perajin.

   Comment   

Pemprov Lampung Terima Kunjungan BULD DPD RI, Bahas Penguatan Kualitas Regulasi Daerah

INFOBDL --- Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI untuk membahas evaluasi dan penguatan regulasi daerah, Kamis, 20 November 2025. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.

Dalam pembukaan, Wagub menyatakan kemitraan pusat–daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas peraturan daerah. Kunjungan BULD, menurut Wagub, bukan sekadar agenda seremonial, tetapi bagian dari upaya memastikan setiap regulasi benar-benar implementatif dan menjawab kebutuhan masyarakat Lampung.

Wagub menyinggung tantangan legislasi yang dihadapi daerah, mulai dari harmonisasi aturan dengan kebijakan nasional hingga kapasitas perancang regulasi yang belum merata. Kondisi tersebut menuntut penyusunan perda yang lebih cermat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Wagub juga menyoroti belum terintegrasinya basis data daerah, yang berimbas pada kualitas naskah akademik dan analisis kebijakan. Pemerintah Provinsi Lampung kini memperkuat sistem data untuk memastikan penyusunan regulasi lebih berbasis bukti.

Dalam aspek fiskal, Wagub memaparkan ruang anggaran yang masih terbatas. Lampung sempat menghadapi defisit sebesar Rp1,8 triliun dan memiliki proyeksi APBD sekitar Rp7,6 triliun pada 2026. Kondisi itu membuat pemerintah harus menghasilkan regulasi yang realistis dan menghindari kebijakan populis yang membebani kas daerah.

Meski demikian, Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera pada triwulan I 2025 dan tetap berada di posisi tiga besar pada triwulan berikutnya. Capaian tersebut, kata Wagub, menjadi bukti bahwa arah kebijakan daerah berada di jalur yang tepat.

Dari pihak BULD DPD RI, sambutan disampaikan Ahmad Bastian. Ia menilai Lampung sebagai daerah strategis dengan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, ditopang pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,04 persen. Karena itu, kualitas regulasi daerah dinilai sangat menentukan arah pembangunan.

Bastian juga menyoroti beberapa persoalan legislasi di daerah, seperti disharmonisasi aturan, minimnya SDM perancang, lemahnya koordinasi lintas instansi, serta kualitas naskah akademik yang belum merata. Kunjungan BULD bertujuan menggali persoalan tersebut secara menyeluruh untuk merumuskan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat regulasi daerah.

Setelah sambutan, kegiatan berlanjut dengan diskusi teknis yang dipimpin Pimpinan BULD DPD RI Stefanus B.A.N. Liow. Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung Yudi Al Fadri memaparkan sejumlah masalah implementasi perda, sementara Ketua Bapemperda DPRD Lampung Hanifal menekankan perlunya penguatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses regulasi.

Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri turut memberikan pendampingan normatif dan prosedural. Forum ini menjadi ruang untuk mengidentifikasi hambatan serta merumuskan langkah perbaikan sistemik dalam pembentukan perda.

Kunjungan BULD berlangsung di dua lokasi: Kantor Pemerintah Provinsi Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di kedua lokasi tersebut, BULD berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi regulasi daerah.

Menutup kegiatan, Wagub menyampaikan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat. Pendampingan berkelanjutan, kata Wagub, diperlukan agar setiap perda tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Lampung.

Intermezzo

Travel

Teknologi