Berita

Peristiwa

Showbiz

Foto

Video

   Comment   

Ngopi Bareng Dunia Usaha, Pemprov Lampung Gaspol Hilirisasi dan Ekonomi Inklusif

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus cari cara biar ekonomi daerah makin ngebut. Salah satunya lewat coffee morning bareng pimpinan dunia usaha yang kali ini digelar di PT Nestlé Indonesia Panjang Factory, Rabu (28/1/2026).


Acara ngopi santai tapi serius ini sudah masuk episode ketiga. Hadir langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, perwakilan Bank Indonesia dan OJK Lampung, jajaran OPD, serta para pimpinan perusahaan besar yang beroperasi di Lampung.

Gubernur yang akrab disapa Mirza ini bilang, dunia usaha punya peran penting dalam mendorong ekonomi Lampung. Mulai dari investasi, kemitraan, sampai program sosial yang langsung menyentuh masyarakat.

"Ini bentuk apresiasi kami ke mitra usaha yang sudah ikut bantu ekonomi Lampung tumbuh, bukan cuma lewat program pemerintah, tapi juga lewat inisiatif langsung di lapangan," ujar Mirza.

Ke depan, Pemprov Lampung mengusung visi “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” sampai 2029. Fokusnya ada tiga: ekonomi inklusif, SDM unggul dan produktif, serta pemerintahan yang bersih dan efektif.

Mirza juga jujur mengakui, selama ini sektor pertanian, industri, dan dunia usaha di Lampung masih jalan sendiri-sendiri. Akibatnya, potensi besar yang ada belum sepenuhnya dinikmati masyarakat.

"Kalau ekosistem ekonominya nyambung dan inklusif, dorongannya bakal jauh lebih kuat. Daerah lain sudah membuktikan itu," katanya.

Data menunjukkan, pada 2024 nilai PDRB Lampung mencapai Rp483 triliun. Sekitar 26 persen berasal dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sementara industri baru menyumbang sekitar 18 persen.

Masalahnya, dari sektor pertanian yang besar itu, baru sekitar 40 persen yang diolah di Lampung. Sisanya masih keluar daerah dalam bentuk bahan mentah. Artinya, hampir Rp100 triliun potensi ekonomi “kabur” ke luar.

"Bahan baku kita kuat, tapi nilai tambahnya belum maksimal. Ini yang mau kita kejar lewat hilirisasi," tegas Mirza.

Kabar baiknya, ekonomi Lampung di 2025 tumbuh di atas rata-rata nasional. Investasi juga melonjak, dari target Rp10 triliun jadi Rp15 triliun. Tapi Mirza menilai capaian itu masih bisa ditingkatkan.

Salah satu jawabannya lewat program Desaku Maju. Program ini fokus bikin komoditas dari desa punya nilai tambah sejak awal. Pemprov menyiapkan mesin pengering (dryer) untuk padi, jagung, singkong, kopi, dan kakao.

"Targetnya, hasil panen keluar dari desa sudah dalam kondisi kering. Ongkos logistik turun, petani dapat untung lebih besar," jelasnya.

Pemprov menargetkan butuh sekitar 500 unit dryer. Sampai 2026, baru tersedia sekitar 100 unit karena keterbatasan anggaran.

Selain itu, ada juga program pupuk organik cair berbasis desa yang ditargetkan menjangkau 2.500 desa dan lebih dari satu juta hektare lahan. Uji cobanya terbukti bisa menaikkan produktivitas.

Di kesempatan yang sama, Manager PT Nestlé Indonesia Panjang Factory Jefri Manurun menyambut baik sinergi ini. Menurutnya, Nestlé siap terus jadi mitra strategis Pemprov Lampung.

Saat ini, Pabrik Panjang memproduksi 19 produk dari merek seperti Milo, Maggi, Nescafé, dan Nestlé Professional. Beberapa produknya bahkan diekspor ke luar negeri.

"Tagline kami ‘Dari Lampung ke Seluruh Dunia’. Kami ingin industri pangan nasional makin berdaya saing dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya," kata Jefri.

Nestlé juga menjalankan Nescafé Coffee Plan yang sudah mendampingi 12.600 petani kopi di Lampung, mulai dari budidaya sampai penguatan rantai pasok berkelanjutan.

Dalam acara ini, Pemprov Lampung memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan atas kontribusi CSR dan SP3D, termasuk PT Nestlé Indonesia, PT PLN, PT Bukit Asam, hingga PT KAI Divre IV Tanjung Karang.

Nestlé juga menyerahkan beasiswa kepada 12 siswa dari SMA Negeri 17 dan SMP Negeri 30 Bandar Lampung.

Acara ditutup dengan dialog terbuka, peninjauan pabrik, dan pelepasan ekspor produk Maggi Magic Sarap sebanyak 10.000 ton ke Filipina oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

   Comment   

Prabowo Umumkan Swasembada Pangan, Lampung Catat Kenaikan Produksi Padi 15 Persen

PESAWARAN — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengikuti Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden RI Prabowo Subianto secara virtual dari halaman Balai Desa Kutoarjo, Kabupaten Pesawaran, Rabu (7/1/2026). Kegiatan nasional tersebut dipusatkan di Karawang, Jawa Barat, dan diikuti pemerintah daerah se-Indonesia.


Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang saat itu sedang melakukan kunjungan kerja dan melakukan penandatanganan 11 kerja sama strategis bersama pemerintah Provinsi Lampung.

Pada kegiatan itu, Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia kembali mencapai swasembada pangan, khususnya beras, hanya dalam waktu satu tahun pemerintahan. Capaian tersebut lebih cepat dari target awal empat tahun yang dicanangkan pemerintah.

"Dalam satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri. Satu tahun kita tidak tergantung bangsa-bangsa lain," kata Prabowo dalam arahannya yang disiarkan melalui kanal resmi Kementerian Pertanian dan Sekretariat Negara.

Presiden Prabowo juga menyinggung upaya penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektar kebun sawit ilegal dan menargetkan tambahan 4–5 juta hektar pada 2026 untuk mendukung ketahanan pangan dan energi.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo memberikan Bintang Jasa Utama kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas kontribusinya mewujudkan swasembada pangan. "Dulu ada yang bilang beliau cuma banyak janji. Hari ini kita buktikan," kata Prabowo.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam laporannya menyampaikan, stok beras nasional saat ini mencapai 3,2 juta ton. Angka tersebut melampaui capaian saat Indonesia mendapat penghargaan FAO pada 1984 yang kala itu hanya memiliki stok sekitar 2 juta ton.

Amran juga mengungkapkan konsumsi beras di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) mencapai 12 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah, naik 49 persen. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi pelaku usaha menaikkan harga pangan, termasuk minyak goreng.

"Kalau ada yang mainkan harga, kami koordinasi dengan penegak hukum. Lebih baik izinnya dicabut daripada mengganggu 286 juta rakyat," ujar Amran.

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional tercatat di angka 125, tertinggi sepanjang sejarah. Ekspor sektor pertanian juga meningkat 33 persen dengan nilai mencapai Rp 158 triliun.

Usai mengikuti kegiatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa capaian nasional itu sejalan dengan kinerja sektor pertanian di Lampung. Produksi padi Lampung pada 2025 naik hampir 15 persen, dari 2,7 juta ton menjadi lebih dari 3.2 juta ton.

"Alhamdulillah tahun ini produksi kita naik hampir 15 persen. Tahun 2026 kami targetkan naik lagi 15 sampai 20 persen karena Indeks Pertanaman kita belum maksimal," ujar Gubernur.

Gubernur Mirza juga menjelaskan, peningkatan produksi akan didorong melalui optimalisasi indeks pertanaman serta penerapan pupuk organik cair secara merata mulai 2026. Menurutnya, kebijakan pupuk organik berpotensi menambah produksi hingga 10 persen.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui pertukaran komoditas. Lampung memasok gula, sementara Jawa Tengah memenuhi kebutuhan cabai dan bawang.

Di sisi perlindungan lahan, Gubernur menginstruksikan seluruh bupati untuk menginventarisasi dan mendaftarkan Lahan Baku Sawah (LBS) guna mencegah alih fungsi lahan pertanian. "Itu sudah jalan dan terus kita kawal," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung Elvira Umihanni menyebut 2025 sebagai tahun bersejarah bagi pertanian Lampung. Berdasarkan data BPS, produksi padi Lampung mencapai 3,2 juta ton dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), tertinggi sepanjang sejarah.

Produksi beras Lampung pada 2025 tercatat 1,84 juta ton, naik 14,65 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor pertanian juga tumbuh 7,74 persen pada triwulan III 2025 dan berkontribusi 28,38 persen terhadap PDRB Lampung.

Elvira menambahkan, NTP Lampung mencapai 129,33 pada November 2025, menandakan meningkatnya daya beli petani. Harga beras di Lampung pun stabil sesuai harga eceran tertinggi, didukung kebijakan pencegahan keluarnya gabah dari daerah.

Dengan berbagai capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis menatap 2026 sebagai penguatan peran Lampung sebagai lumbung pangan nasional, sejalan dengan agenda swasembada pangan dan ketahanan ekonomi nasional. (Rg)
   Comment   

RSUDAM Hadirkan Layanan Kesehatan Gratis di Lampung Fest, Warga Padati Stan Pemeriksaan

INFOBDL --- Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek membuka layanan kesehatan gratis bagi pengunjung Lampung Fest 2025 pada Kamis malam, 20 November 2025. Stan kesehatan rumah sakit milik Pemprov Lampung itu langsung diserbu warga yang ingin memeriksakan kondisi tubuh tanpa biaya.

Di tengah musik festival dan keramaian pengunjung, stan RSUDAM menjadi salah satu titik yang paling ramai. Banyak pengunjung datang hanya untuk sekadar cek tensi, tapi tak sedikit pula yang memanfaatkan layanan pengecekan gula darah dan donor darah.

RSUDAM juga menyiapkan bingkisan kecil bagi ibu hamil dan bayi sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan keluarga. Inisiatif ini membuat layanan kesehatan terasa lebih dekat dan ramah bagi warga.

Ilhamdani, Subkoor Substansi Hukum & Perlindungan SDM RSUDAM, mengatakan rumah sakit ingin menjemput masyarakat melalui layanan keliling semacam ini. Menurutnya, masyarakat tidak harus menunggu sakit dulu untuk peduli kesehatan.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa layanan kesehatan itu dekat dan mudah diakses. Di festival seperti ini, kami bisa menjangkau lebih banyak warga,” ujar Ilhamdani.

Selain layanan dasar, RSUDAM juga membuka konsultasi berhenti merokok yang hanya tersedia pada akhir pekan. Layanan ini didampingi dokter spesialis paru yang memberi panduan bagi warga yang ingin menghentikan kebiasaan merokok.

“Banyak orang ingin berhenti merokok, tapi bingung harus mulai dari mana. Di sini kami sediakan pendampingan,” kata Ilhamdani.

Dalam 30 menit pengamatan, sedikitnya enam pengunjung mendaftar untuk donor darah dan enam lainnya ikut pemeriksaan dasar. Dengan ritme kunjungan tersebut, RSUDAM memperkirakan hampir 100 orang bisa terlayani dalam empat jam, terutama pada jam padat antara pukul 17.00–21.00 WIB.

Angka itu bisa lebih besar mengingat Lampung Fest buka sejak pukul 15.00 hingga 22.00 WIB setiap hari penyelenggaraan. Situasi ini menunjukkan minat tinggi warga terhadap layanan kesehatan yang mudah diakses.

Beberapa cerita pengunjung memperlihatkan antusiasme tersebut. Efrianto, warga Natar, mendonorkan darah untuk pertama kalinya setelah melihat aktivitas di dalam stan.

“Awalnya cuma lewat, terus lihat orang donor darah. Ya sudah, saya ikut saja sekalian bantu orang lain,” ujarnya.

Di sisi lain, Sudarsih (48) dan putrinya Intan (23) dari Tanjung Senang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis. Sudarsih baru mengetahui bahwa tekanan darahnya tinggi meskipun gula darahnya normal.

“Ini bermanfaat sekali. Jadi kami lebih tahu kondisi tubuh dan bisa jaga makan,” kata Intan.

Pihak penyelenggara Lampung Fest menyambut baik kehadiran layanan kesehatan di tengah festival. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung, Bobby Irawan, menilai RSUDAM memberi nilai tambah bagi acara yang biasanya identik dengan hiburan.

“Lampung Fest bukan hanya soal konser dan pameran. Ini ruang di mana Pemprov Lampung hadir lengkap bagi warganya, termasuk lewat layanan kesehatan,” kata Bobby.

Menurut Bobby, kolaborasi seperti ini membuat Lampung Fest terasa lebih inklusif dan humanis. “Kehadiran RSUDAM membuat festival ini lebih hangat dan bermanfaat,” ujarnya.

   Comment   

Sekdaprov Lampung Raih Penghargaan Digital Leadership Nasional

INFOBDL --- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan meraih penghargaan Sekda Terbaik Kategori Vision pada ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2025 di Surabaya, Kamis, 20 November 2025. Marindo menempati peringkat keempat nasional dalam ajang kepemimpinan digital yang digelar di Hotel Mercure, Jalan Raya Darmo.

Penghargaan itu merupakan hasil penilaian setelah visitasi tim Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) ke Ruang Kerja Sekda pada 31 Oktober 2025. Dalam sesi tersebut, Marindo memaparkan arah kebijakan digitalisasi Pemerintah Provinsi Lampung dan menegaskan pentingnya integrasi data sebagai fondasi transformasi digital.

“Sebelum kita bicara integrasi digital penuh, yang paling mendasar adalah integrasi data dalam satu platform. Setelah seluruh data terhubung, Lampung bisa terdigitalisasi secara menyeluruh,” ujar Marindo saat visitasi.

Ia menjelaskan bahwa integrasi data di tingkat daerah adalah langkah awal menuju “satu data Indonesia”. Menurutnya, penyatuan data antarprovinsi menjadi kunci agar standar pelayanan publik berbasis digital dapat berjalan seragam dan efisien.

“Konsep menyatukan Lampung dan menyatukan Indonesia dimulai dari daerah. Jika semua provinsi menata datanya secara bottom-up, satu data nasional bukan hal yang jauh,” katanya.

Dalam pemaparannya, Marindo juga menonjolkan pengembangan super apps Lampung-in sebagai wajah digitalisasi pelayanan publik. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, termasuk kanal pengaduan, evaluasi pelayanan, dan akses informasi bagi masyarakat.

“Gubernur dan Wakil Gubernur sangat mendorong percepatan digitalisasi. Lampung-in menjadi saluran utama komunikasi publik dan pusat integrasi layanan,” ucapnya. Ia menegaskan digitalisasi kini merupakan keharusan dalam tata kelola pemerintahan. “Digitalisasi adalah akar dari pelayanan publik,” kata Marindo.

Pada malam penganugerahan, penghargaan diserahkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud kepada Pemerintah Provinsi Lampung, yang diwakili Kepala Dinas Kominfotik Lampung Ganjar Jationo.

ASKOMPSI Digital Leadership Government Award 2025 digelar oleh Asosiasi Kepala Dinas Kominfo se-Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri. Lima besar Sekda provinsi terbaik tahun ini yaitu Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, dan Sulawesi Tenggara.

Prestasi tersebut memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu daerah yang progresif dalam transformasi digital. Pemerintah Provinsi Lampung berharap penghargaan itu dapat menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk mempercepat inovasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

   Comment   

Lampung Buka Pameran Kriya Jemari 2025 untuk Dorong Ekonomi Kreatif

INFOBDL --- Pemerintah Provinsi Lampung membuka Pameran Kriya Jemari 2025 di Graha Wangsa, Bandar Lampung, Kamis, 20 November 2025. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pameran ini menjadi langkah strategis memperkuat industri kreatif dan UMKM daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengatakan Kriya Jemari lahir sebagai pembaruan dari Lampung Craft dengan konsep yang lebih dekat dengan minat masyarakat. Ia menyebut sektor kerajinan memiliki daya dorong signifikan terhadap ekonomi daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peluang usaha, hingga promosi pariwisata.

Mirza menilai produk kriya Lampung tidak hanya memuat nilai budaya tetapi juga memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendorong perajin memanfaatkan pameran ini untuk memperkaya desain, memperbaiki kualitas, dan tetap menjaga identitas budaya. Menurutnya, karya kriya harus dapat menjangkau generasi muda dengan harga terjangkau tanpa mengabaikan mutu.

Gubernur juga menyinggung lonjakan kunjungan wisatawan sebagai peluang bagi UMKM. Tahun lalu Lampung mencatat 18 juta wisatawan domestik. Hingga Juli 2025, jumlahnya sudah mencapai 17 juta pengunjung. Pemerintah menargetkan 28 sampai 30 juta wisatawan sepanjang tahun.

“Jika rata-rata belanja wisatawan mencapai Rp1,8 juta per orang, ini peluang besar bagi UMKM untuk membuat produk Lampung semakin dikenal,” kata Mirza.

Ia memastikan pemerintah terus memperluas dukungan bagi UMKM melalui pelatihan, pembiayaan, pemasaran, perizinan, hingga kemitraan dengan marketplace. Pemerintah juga menyiapkan ruang inkubasi bisnis dan festival inovasi untuk memfasilitasi ide-ide kreatif anak muda.

Mirza mengajak perajin mengadopsi standar internasional, inovasi, dan digitalisasi agar produk Lampung mampu menembus pasar nasional maupun global. “Kejujuran, kualitas, pelayanan, dan inovasi adalah kunci agar produk kita diterima luas,” ujarnya.

Memasuki era Revolusi Industri 4.0, ia menekankan pentingnya prinsip Think Global, Act Local: memanfaatkan tren global tanpa meninggalkan identitas budaya Lampung. Gubernur menutup sambutannya dengan ajakan untuk terus berkarya dan mendukung produk lokal.

Ketua Dekranasda Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menyampaikan apresiasi kepada sponsor, pelaku UMKM, komunitas kreatif, perbankan, dan Universitas Bandar Lampung yang terlibat dalam penyelenggaraan pameran. Ia menekankan bahwa Kriya Jemari 2025 dirancang sebagai ruang inklusif yang merangkul perajin muda, desainer lokal, pelaku usaha, hingga perajin penyandang disabilitas.

“Kami percaya kreativitas tidak mengenal batas fisik. Setiap perajin berhak berdiri di panggung yang sama,” kata Wulan.

Melalui tema “Merajut Tradisi, Menenun Inovasi”, Wulan menyebut kerajinan Lampung sebagai jembatan antara warisan leluhur dan kebutuhan zaman. Setiap kabupaten dan kota di Lampung membawa produk unggulan masing-masing untuk dipamerkan sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan perajin.

   Comment   

Pemprov Lampung Terima Kunjungan BULD DPD RI, Bahas Penguatan Kualitas Regulasi Daerah

INFOBDL --- Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI untuk membahas evaluasi dan penguatan regulasi daerah, Kamis, 20 November 2025. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur dibuka oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.

Dalam pembukaan, Wagub menyatakan kemitraan pusat–daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas peraturan daerah. Kunjungan BULD, menurut Wagub, bukan sekadar agenda seremonial, tetapi bagian dari upaya memastikan setiap regulasi benar-benar implementatif dan menjawab kebutuhan masyarakat Lampung.

Wagub menyinggung tantangan legislasi yang dihadapi daerah, mulai dari harmonisasi aturan dengan kebijakan nasional hingga kapasitas perancang regulasi yang belum merata. Kondisi tersebut menuntut penyusunan perda yang lebih cermat agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Wagub juga menyoroti belum terintegrasinya basis data daerah, yang berimbas pada kualitas naskah akademik dan analisis kebijakan. Pemerintah Provinsi Lampung kini memperkuat sistem data untuk memastikan penyusunan regulasi lebih berbasis bukti.

Dalam aspek fiskal, Wagub memaparkan ruang anggaran yang masih terbatas. Lampung sempat menghadapi defisit sebesar Rp1,8 triliun dan memiliki proyeksi APBD sekitar Rp7,6 triliun pada 2026. Kondisi itu membuat pemerintah harus menghasilkan regulasi yang realistis dan menghindari kebijakan populis yang membebani kas daerah.

Meski demikian, Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera pada triwulan I 2025 dan tetap berada di posisi tiga besar pada triwulan berikutnya. Capaian tersebut, kata Wagub, menjadi bukti bahwa arah kebijakan daerah berada di jalur yang tepat.

Dari pihak BULD DPD RI, sambutan disampaikan Ahmad Bastian. Ia menilai Lampung sebagai daerah strategis dengan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, ditopang pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,04 persen. Karena itu, kualitas regulasi daerah dinilai sangat menentukan arah pembangunan.

Bastian juga menyoroti beberapa persoalan legislasi di daerah, seperti disharmonisasi aturan, minimnya SDM perancang, lemahnya koordinasi lintas instansi, serta kualitas naskah akademik yang belum merata. Kunjungan BULD bertujuan menggali persoalan tersebut secara menyeluruh untuk merumuskan rekomendasi strategis yang dapat memperkuat regulasi daerah.

Setelah sambutan, kegiatan berlanjut dengan diskusi teknis yang dipimpin Pimpinan BULD DPD RI Stefanus B.A.N. Liow. Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung Yudi Al Fadri memaparkan sejumlah masalah implementasi perda, sementara Ketua Bapemperda DPRD Lampung Hanifal menekankan perlunya penguatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses regulasi.

Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri turut memberikan pendampingan normatif dan prosedural. Forum ini menjadi ruang untuk mengidentifikasi hambatan serta merumuskan langkah perbaikan sistemik dalam pembentukan perda.

Kunjungan BULD berlangsung di dua lokasi: Kantor Pemerintah Provinsi Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di kedua lokasi tersebut, BULD berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi regulasi daerah.

Menutup kegiatan, Wagub menyampaikan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat. Pendampingan berkelanjutan, kata Wagub, diperlukan agar setiap perda tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Lampung.

   Comment   

Bunda Paud Lampung Wulan Sari Mirza Dorong Penguatan Karakter Anak Lewat Kampanye Indonesia Hebat

INFOBDL --- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Bunda PAUD Wulan Sari Mirza menghadiri Kampanye Anak Indonesia Hebat di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Lampung pada Rabu, 19 November 2025. Kampanye nasional ini digagas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperkuat karakter anak usia dini sebagai fondasi menuju Generasi Emas 2045.

Lampung menjadi provinsi keempat yang disinggahi dalam rangkaian kampanye yang menekankan pembangunan karakter dan gaya hidup seimbang. Program ini mempromosikan Penguatan Pendidikan Karakter melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, inisiatif Pagi Ceria, serta penguatan peran keluarga dalam pengasuhan.

Wulan menyatakan komitmennya terhadap gerakan nasional tersebut. Ia menilai kampanye ini penting untuk meningkatkan mutu PAUD dan menanamkan nilai cinta tanah air, kreativitas, serta kepercayaan diri pada anak.

“Kampanye ini momentum untuk menghadirkan PAUD berkualitas agar anak-anak tumbuh hebat, sehat, dan berakhlak mulia,” kata Wulan.

Wulan memastikan pemerintah daerah terus memperkuat layanan PAUD melalui pengembangan kualitas pendidikan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan penyediaan fasilitas pendukung tumbuh kembang anak. Langkah ini, kata dia, menjadi fondasi penting bagi masa depan anak Lampung.

Inisiatif tersebut juga ditujukan untuk memperkuat peran keluarga. “Kami ingin memastikan anak usia dini di Lampung mendapat fondasi yang kuat sekaligus mendukung keluarga dan masyarakat dalam proses pengasuhan,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat dan satuan pendidikan menjadikan kampanye ini ruang edukasi bersama untuk membangun lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. “Mari kita tingkatkan kepedulian terhadap hak anak dan bantu mereka mencapai potensi terbaiknya,” ujar Wulan.

Staf Ahli Regulasi dan Hubungan Antar-Lembaga Kemendikdasmen, Biyanto, menegaskan pendidikan sebagai kunci kemajuan bangsa. “Pendidikan jalan terbaik menata masa depan dan memutus rantai kemiskinan,” katanya.

Dalam kegiatan ini, Kemendikdasmen menyerahkan bantuan revitalisasi PAUD kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Wulan juga menyempatkan diri berinteraksi dan bermain bersama anak-anak peserta kampanye.

   Comment   

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Gubernur Mirza Dorong Generasi Muda Lestarikan Budaya Lampung

INFOBDL --- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya pelestarian budaya sebagai fondasi persatuan bangsa saat menghadiri Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Mahan Agung, Rabu, 19 November 2025. Kegiatan ini dikemas dalam pagelaran seni dengan tema penguatan semangat nasionalisme melalui kesenian rakyat Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengatakan kesenian merupakan medium efektif untuk menanamkan nilai Empat Pilar—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—secara lebih dekat kepada masyarakat. Ia menilai ruang kreatif budaya dapat menjadi jembatan agar nilai kebangsaan tidak hanya dipahami, tetapi juga dihidupi.

“Empat Pilar adalah pondasi tegaknya kehidupan berbangsa. Nilai ini harus terus disosialisasikan dan diimplementasikan, termasuk melalui ruang seni dan budaya,” ujar Gubernur.

Mirza menempatkan Lampung sebagai contoh keberhasilan harmoni sosial. Dengan komposisi masyarakat lokal sekitar 16 persen dan pendatang mencapai 67 persen, Lampung tetap menjaga stabilitas sosial berkat filosofi “Sai Bumi Ruwa Jurai” dan nilai-nilai adat seperti Pi’il Pesenggiri, Nemui Nyimah, serta Sakai Sambayan. Ia menekankan Lampung tidak pernah mencatat konflik horizontal maupun vertikal selama puluhan tahun.

Menurutnya, harmoni itu lahir dari kesadaran kolektif masyarakat Lampung yang menghormati keberagaman budaya Indonesia sebagai bagian dari identitas bersama. Namun, Gubernur juga mengingatkan ancaman hilangnya jati diri budaya di tengah derasnya pengaruh globalisasi dan revolusi industri.

“Kesenian rakyat memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan dan menjaga warisan budaya. Tanpa budaya kita tidak punya identitas, dan tanpa identitas kita tidak kaya,” ucapnya. Ia mencontohkan tari Melinting, Sigekh Penguten, dan musik Gamolan sebagai warisan yang menyatukan masyarakat.

Gubernur juga mendorong generasi muda memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan budaya Lampung. Pelestarian tradisi, kata dia, dapat dilakukan dengan pendekatan kreatif di ruang digital agar tetap relevan bagi generasi baru.

Ia berharap pagelaran seni budaya ini menjadi ruang inspirasi dan edukasi, sekaligus sarana memperkuat kesadaran kebangsaan masyarakat.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang hadir pada kesempatan itu mengapresiasi Lampung sebagai daerah yang berhasil mempraktikkan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut dia, masyarakat pendatang dapat diterima dan menyatu sehingga identitas Lampung menjadi milik bersama.

“Orang-orang yang datang ke Lampung merasa menjadi bagian dari Lampung meski berbeda suku. Tradisi sapaan ‘Tabik Pun’ dan ‘Iya Pun’ menunjukkan bagaimana kebhinekaan hidup di sini,” kata Muzani.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kekayaan bahasa daerah. Indonesia memiliki sekitar 700 bahasa daerah yang rentan punah, termasuk Bahasa Lampung yang kini semakin berkurang penuturnya.

“Ini tidak boleh terjadi. Anak cucu kita harus tetap mengenal Bahasa Lampung,” ujarnya.

   Comment   

Pengunjung Lampung Fest Belajar Ubah Limbah Kopi Jadi Biochar

INFOBDL --- Pengolahan limbah kopi menjadi biochar menjadi sorotan di Pavilion Kopi Lampung Fest 2025 saat dosen Politeknik Negeri Lampung, Sismita Sari, memaparkan manfaatnya kepada pengunjung pada Selasa, 18 November 2025. Edukasi ini memperlihatkan bahwa festival tersebut tak sekadar tempat menikmati seduhan barista, tetapi juga ruang memahami inovasi hijau dari industri kopi.

Sismita menjelaskan limbah kulit kopi di Lampung masih melimpah dan sebagian besar terbuang. Padahal, bahan tersebut dapat diolah menjadi biochar melalui proses pirolisis. “Ada banyak sekali limbah kulit kopi di Lampung. Walaupun sudah ada berbagai cara pengelolaan, tetap saja sebagian besar terbuang. Biochar ini salah satu yang paling berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung ekonomi sirkular,” ujarnya.

Menurut dia, biochar memiliki struktur pori yang mampu menahan air, menyerap racun, menstabilkan pH tanah, serta menjadi habitat mikroorganisme yang penting bagi kesuburan. “Biochar bisa meningkatkan kapasitas tukar kation, juga menciptakan tempat yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme sehingga lingkungan tanaman lebih sehat,” kata Sismita.

Lampung sebagai sentra kopi nasional masih menghadapi persoalan lahan marjinal dan tanah miskin nutrisi. Kandungan karbon biochar yang mencapai 60–90 persen dinilai dapat membantu memulihkan kondisi tanah sekaligus menjaga produktivitas kebun dalam jangka panjang.

Di berbagai daerah penghasil kopi, biochar mulai diperkenalkan sebagai strategi menjaga keberlanjutan perkebunan, terutama di tengah perubahan iklim. Para ahli mendorong agar pemanfaatannya masuk dalam kebijakan konservasi tanah. “Kami mendukung program pemerintah menuju zero waste. Bahkan limbah kopi pun bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat,” ujar Sismita.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung, Bobby Irawan, menilai sesi edukasi ini membuat Lampung Fest tampil lebih relevan. Ia menyebut festival tidak hanya menjadi panggung musik, budaya, pameran pembangunan, dan kuliner, tetapi juga wahana belajar publik. “Lampung Fest menjadi ajang mempromosikan pariwisata, budaya, dan potensi ekonomi kreatif daerah. Edukasi tentang biochar menunjukkan industri kopi punya masa depan yang berkelanjutan,” katanya.

Talkshow tentang biochar ini merupakan bagian dari rangkaian edukasi yang digelar panitia Lampung Fest 2025 bersama Bank Indonesia Provinsi Lampung dan Politeknik Negeri Lampung. Sehari sebelumnya, dosen Polinela, Hafiz Luthfi, membahas budidaya kopi organik. Rangkaian acara akan ditutup pada Jumat, 21 November, lewat sesi hilirisasi kopi bersama Maryanti, dosen Pengelolaan Perkebunan Kopi Polinela. (*)

   Comment   

Gubernur Lampung Dorong Transformasi Posyandu Hingga Desa

INFOBDL — Gubernur Rahmat Mirzani Djausal membuka Rakorda Posyandu 2025 dan menegaskan percepatan transformasi layanan Posyandu hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Rakorda berlangsung di Hotel Horison, 18–19 November, dan dihadiri pembina Posyandu kabupaten/kota, perangkat daerah pengampu SPM, organisasi mitra, serta ribuan kader.

Gubernur menekankan bahwa Posyandu kini berperan lebih luas dari sekadar layanan kesehatan dasar. Merujuk Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu menjadi pusat layanan terpadu yang mencakup kesehatan, PAUD, perumahan rakyat, perlindungan sosial, keamanan lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.

“Posyandu adalah garda terdepan negara. Semua bayi dan anak harus mendapat layanan yang sama,” kata Gubernur. Ia menegaskan kualitas SDM sebagai penentu kemajuan daerah dan pentingnya layanan setara sejak 1.000 hari pertama kehidupan.

Lampung memiliki 8.456 Posyandu dengan lebih dari 31 ribu kader. Gubernur Mirza mengapresiasi para kader yang menurutnya menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat. Pemerintah Provinsi disebut telah mengalokasikan dukungan APBD untuk memperkuat Posyandu hingga 2026.

Ia meminta enam OPD pengampu SPM memperkuat sinergi agar Posyandu dapat memberikan layanan holistik. Program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, menyusui, dan balita disebut sebagai intervensi kunci menekan masalah gizi.

Gubernur berharap Rakorda menghasilkan rekomendasi konkret. “Kita ingin generasi Lampung tumbuh lebih hebat dari kita. Posyandu adalah fondasinya,” ujarnya.

Pemprov Lampung menyerahkan bantuan bagi pembina Posyandu dan masyarakat, termasuk susu UHT, bansos, peralatan Posyandu, alat bantu disabilitas, paket kebutuhan pokok, hingga alat pemadam kebakaran.

Sementara itu, Pembina Posyandu Lampung Purnama Wulan Sari Mirza menekankan percepatan registrasi Posyandu sesuai Keputusan Mendagri Nomor 100.3-2834 Tahun 2025. Ia menargetkan seluruh Posyandu Lampung terdaftar pada 2026.

Wulan juga meminta pembina kabupaten/kota memperkuat supervisi SPM dan membahas isu kesehatan seperti stunting, kecacingan, TBC, imunisasi, hingga penguatan monitoring Puskesmas–Posyandu.

“Kemauan dan kolaborasi adalah kunci. Tantangan di lapangan harus menjadi peluang untuk meningkatkan layanan,” kata Wulan. Ia berharap Rakorda melahirkan keputusan yang memperkuat kualitas Posyandu di seluruh Lampung.

   Comment   

Pengasuhan Digital, PKK Lampung Perkuat Peran Keluarga

INFOBDL --- TP PKK Provinsi Lampung menggelar Seminar Pola Asuh Anak dan Remaja 2025 di Aula Kantor TP PKK, Selasa, 18 November 2025. Acara ini menyoroti urgensi pengasuhan di era digital, ketika teknologi menawarkan peluang besar namun juga risiko yang kian kompleks bagi keluarga.

Ketua TP PKK Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza melalui Ketua I Pembinaan Karakter Keluarga, Agnesia Bulan Marindo, mengingatkan bahwa kemudahan akses informasi sering dibarengi ancaman lain: paparan konten negatif, kecanduan gawai, hingga merenggangnya komunikasi dalam rumah.

Seminar mengusung tema pemberdayaan keluarga menuju Indonesia Emas 2045 dan menghadirkan dua pakar: Dr. Hj. Rika Damayanti dari UIN Raden Intan Lampung dan konsultan kesehatan jiwa RSJD Lampung, Ns. Hi. Satrio Kusumo Lelono. Keduanya menekankan pola asuh positif dan komunikasi yang menjadi fondasi karakter anak.

Menurut Agnesia Bulan, seminar PAAR menjadi ruang belajar bagi orang tua dan pendidik agar tak gagap menghadapi derasnya arus digitalisasi. Ia menyebut penguatan pola asuh modern perlu dibarengi pemahaman utuh mengenai perkembangan psikologis anak dan remaja.

Ketua TP PKK berharap peserta seminar dapat membawa pulang pengetahuan yang aplikatif dan menjadi agen perubahan di lingkungannya. Ia menutup dengan apresiasi kepada narasumber dan penyelenggara, seraya menegaskan bahwa ketahanan keluarga adalah benteng utama menghadapi tantangan masa depan.

   Comment   

Pemprov Lampung-BNNP Musnahkan 11 Kg Sabu, Gubernur Mirza Tegaskan Perang Total terhadap Narkoba

INFOBDL — Pemerintah Provinsi Lampung dan BNNP Lampung memusnahkan 11.324,99 gram sabu, 870 gram ganja, dan 14 butir ekstasi hasil sitaan jaringan narkotika di Lampung. Pemusnahan digelar terbuka di Kompleks Perkantoran Gubernur Lampung, Selasa, 18 November 2025.

Sebelum dimusnahkan dengan incinerator, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama Forkopimda mengecek keaslian barang bukti menggunakan Narcotest dan TruNarc. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari langkah akuntabilitas operasi pemberantasan narkoba di Lampung.

Gubernur Mirza menyebut pemusnahan ini bukan seremoni, melainkan “kerja besar penyelamatan generasi muda.” Menurut Gubernur, Lampung kini berada pada puncak bonus demografi dengan 3–4 juta penduduk Gen Z dan Gen Alpha dari total sekitar 7 juta usia kerja. Kelompok ini, katanya, menjadi sasaran empuk jaringan pengedar.

Ia menegaskan perang melawan narkoba tidak bisa digantungkan pada aparat semata. “Kalau hanya BNN atau polisi yang bekerja, masalah ini tidak akan selesai. Kuncinya memutus konsumsi,” ujarnya.

Mirza menyinggung dampak panjang narkoba terhadap kerusakan sosial. Ia merujuk data Pengadilan Tinggi Agama yang mencatat 70 persen perceraian dipicu faktor ekonomi, dan sebagian besar terjadi karena kepala keluarga pengguna narkoba. “Anak terabaikan, sekolah terganggu, kualitas SDM runtuh,” katanya.

Gubernur mengapresiasi keberhasilan BNNP Lampung menggagalkan peredaran lebih dari 11 kilogram sabu yang disebut dapat menyelamatkan sekitar 50 ribu anak muda dari paparan narkoba. Pemprov, ujar Mirza, akan terus mendukung operasi penindakan dan pencegahan.

Kepala BNNP Lampung Kombes Pol Sakeus Ginting menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan adalah hasil pengungkapan kasus Agustus–November 2025. Ia menyebut Lampung masih menjadi lintasan strategis peredaran narkotika sekaligus pasar potensial. “Gerakan Lampung Bersinar harus diperkuat. Ini tidak bisa ditangani satu lembaga,” kata Ginting.

BNNP juga mencatat meningkatnya permohonan asesmen pengguna narkoba, tanda peredaran telah menembus hingga ke desa. Menurut Ginting, sinergi pemangku kepentingan adalah satu-satunya cara menahan laju penyalahgunaan.

Acara ini dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Wakil Ketua IV DPRD Lampung Ranaldi Rinanda S. Rizal, Kabinda Lampung Suriyono, Dir Narkoba Polda Lampung Kombes Pol Irfan, Aster Kasdam II Raden Intan Kolonel Anang Sofyan Efendi, perwakilan Kejati dan Pengadilan Tinggi Lampung, serta tokoh adat Lampung Irjen Pol (Purn) Ike Edwin.

Pemusnahan barang bukti ini menegaskan Lampung sebagai wilayah prioritas perang narkoba di Sumatra. Dengan posisi sebagai daerah lintasan dan fasilitas rehabilitasi yang masih terbatas, pemerintah daerah menilai kerja masif dan kolektif adalah syarat menjaga generasi muda sekaligus daya saing daerah.

   Comment   

Pelantikan Pengurus PMI Lampung, Wagub Jihan Tekankan Aksi Cepat dan Ketulusan Melayani

INFOBDL — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan kembali posisi Palang Merah Indonesia sebagai garda terdepan pelayanan kemanusiaan, terutama ketika program pemerintah belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur dalam pelantikan pengurus delapan PMI kabupaten/kota masa bakti 2025–2030, disertai orientasi kepalangmerahan bagi Dewan Kehormatan dan jajaran PMI se-Lampung, di Mahan Agung, Senin, 17 November 2025.

Jihan menyebut PMI kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari permintaan darah yang terus naik hingga penanganan bencana di daerah rawan. Ia menekankan pentingnya pelayanan donor darah yang cepat dan memadai, terutama bagi pasien Thalassemia yang membutuhkan transfusi rutin seumur hidup. “Pengurus PMI adalah harapan hidup sekaligus oksigen bagi mereka yang sangat bergantung pada ketersediaan darah,” kata Jihan. Ia meminta daerah yang belum memiliki Unit Donor Darah segera membentuk fasilitas tersebut.

Dalam isu kebencanaan, Jihan kembali menekankan dua kata kunci: kecepatan dan kekompakan. Menurutnya, respons awal yang sigap mampu mengubah cerita sebuah bencana dan menekan risiko kerugian. Ia mengapresiasi PMI Lampung yang dinilai berulang kali hadir lebih cepat dalam situasi darurat.

Pemerintah Provinsi Lampung, ujar Jihan, akan terus memperkuat kolaborasi dengan PMI, termasuk membuka ruang dukungan dari sektor usaha, akademisi, hingga masyarakat. Kolaborasi ini dipandang penting untuk memperluas jangkauan layanan kemanusiaan.

Kepada para pengurus yang baru dilantik, Jihan meminta agar orientasi tidak berhenti sebagai seremonial. “Jalankan amanah ini dengan tulus hati. Jadilah tangan pertama yang siap menolong kapan pun dan di mana pun masyarakat membutuhkan,” ujarnya.

   Comment   

Lampung Jadi Daerah Berinflasi Rendah, Stabilitas Harga Pangan Dianggap Penentu

INFOBDL --- Lampung mencatatkan inflasi rendah dan menjadi satu-satunya provinsi di Sumatra yang masuk daftar 10 besar daerah dengan inflasi terendah nasional. BPS merilis inflasi year-on-year Lampung berada pada level 1,20 persen per 3 November 2025, jauh di bawah rentang target nasional 1,5 hingga 3,5 persen. Di tingkat kota, Bandar Lampung mencatat inflasi paling rendah secara nasional, hanya 0,43 persen.

Capaian ini disebut tak lepas dari stabilitas harga pangan di daerah sentra pertanian tersebut. Lampung selama ini dikenal sebagai pemasok utama kebutuhan pangan nasional, terutama beras, jagung, ayam ras, dan hortikultura. Penguatan produksi, distribusi, dan intervensi rutin di pasar disebut menjadi faktor penentu.

Data inflasi itu dipaparkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin, 17 November 2025, yang turut diikuti Pemerintah Provinsi Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto.

Meski inflasi nasional per Oktober 2025 mencapai 2,86 persen, Lampung mampu menahan gejolak harga, terutama untuk komoditas pangan strategis. “Inflasi di kita tidak terlepas dari dampak global, namun kekuatan pasokan pangan daerah menjadi bantalan yang cukup penting,” ujar Bima Arya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan hanya lima provinsi yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga pada pekan kedua November. Mayoritas daerah, termasuk Lampung, mencatat penurunan. Komoditas yang paling memengaruhi kenaikan harga secara nasional tetap didominasi cabai merah dan beras—dua komoditas yang produksinya relatif stabil di Lampung.

Lampung merupakan salah satu pemasok utama cabai di Sumatra, serta termasuk dalam lima besar lumbung beras nasional. Ketersediaan hasil panen di tingkat produsen membuat tekanan harga di pasar lebih mudah dikendalikan, terutama pada periode perubahan musim.

Di luar isu inflasi, rapat tersebut juga membahas kesiapan pasokan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut Lampung telah mengoperasikan 711 dari 791 titik Standar Pelayanan Pangan Gizi (SPPG). Ia mengingatkan perlunya langkah preventif agar kebutuhan tambahan pangan untuk program tersebut tidak mendorong kenaikan harga komoditas lokal.

Pada sektor perumahan, pemerintah daerah diminta menyelaraskan pelaporan pembangunan rumah, termasuk renovasi RTLH, ke sistem perencanaan daerah. Namun, bagi Lampung, isu stabilitas pangan diperkirakan tetap menjadi faktor utama dalam menjaga inflasi rendah hingga akhir tahun.

   Comment   

Pemprov Lampung Perluas Akses Pendidikan dan Layanan Sosial untuk Tekan Kemiskinan

INFOBDL — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menurunkan angka kemiskinan dan memperluas akses pendidikan bagi warga kurang mampu. Penegasan itu disampaikan Gubernur Lampung melalui amanat tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam Upacara Bulanan Pemprov Lampung di Lapangan KORPRI, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin, 17 November 2025.

Merujuk Katalog Potret Kemiskinan Lampung yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 29 September 2025, Marindo menyebut angka kemiskinan di Lampung turun drastis dalam satu dekade. Pada 2015, tingkat kemiskinan tercatat 35 persen, sementara pada 2025 tinggal 10 persen.

“Penurunan ini melampaui kecepatan rata-rata nasional. Ini menjadi bukti bahwa program peningkatan kesejahteraan sosial di Lampung berjalan efektif,” ujar Marindo membacakan amanat Gubernur.

Pendidikan Gratis untuk Keluarga Miskin

Pemprov Lampung memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap Program Strategis Nasional pemerintah pusat. Saat ini terdapat tiga sekolah rakyat rintisan di Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan Lampung Timur.

Pemerintah daerah juga memulai pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Terpadu seluas 10 hektare di kawasan Kota Baru, Desa Purwatani, Kecamatan Jati Agung. Fasilitas itu disiapkan untuk jenjang SD dan SMP dan dirancang bagi peserta didik dari keluarga miskin.

“Pembangunan ini wujud keberpihakan pemerintah agar anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa mengenyam pendidikan bermutu tanpa terbebani biaya,” kata Marindo.

Layanan Sosial Diperkuat

Dalam amanatnya, Gubernur mengingatkan pentingnya empati dan kepedulian sosial di tengah situasi masyarakat yang semakin individualis. Pemprov Lampung, melalui Dinas Sosial, disebut terus memperkuat layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Program yang dijalankan mencakup bantuan kebutuhan dasar hingga pemberdayaan sosial.

“Pemenuhan hak sosial bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warga Lampung,” ucapnya.

Gubernur juga meminta aparatur sipil negara (ASN) memperkuat kepekaan sosial sebagai pelayan publik dan memastikan seluruh layanan pemerintah makin inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Sertifikasi Aset Pemprov

Dalam upacara itu, Gubernur turut mengapresiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran yang telah merampungkan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2025. Aset tersebut mencakup 31 bidang tanah dengan total luas 234.183 meter persegi yang tersebar di 16 desa pada dua kecamatan di Pesawaran, meliputi ruas Simpang Padang Cermin hingga Simpang Teluk Kiluan.

Di akhir amanat, Gubernur mengajak ASN mempertahankan semangat kerja dan terus berinovasi. “Mari kita beradaptasi dengan perubahan dan menjaga komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung,” tuturnya.

Intermezzo

Travel

Teknologi