Berita

Peristiwa

Showbiz

Foto

Video

   Comment   

Wagub Jihan Groundbreaking Jalan Pattimura, Infrastruktur Metro Dikebut hingga September 2026

Pemerintah Provinsi Lampung mulai membangun ruas Jalan Pattimura di Kota Metro dengan anggaran Rp9,355 miliar. Proyek sepanjang 1,1 kilometer itu menjadi bagian dari strategi pemprov memperkuat konektivitas kawasan tengah Lampung sekaligus menjaga tingkat kemantapan jalan provinsi di Kota Metro yang sudah mencapai 92,64 persen.

Groundbreaking pembangunan dilakukan Wakil Gubernur Jihan Nurlela di Kecamatan Metro Utara, Senin, 11 Mei 2026.

“Hari ini kita melakukan groundbreaking pembangunan Jalan Pattimura, ruas jalan provinsi yang ada di Kota Metro,” kata Jihan.

Jalan Pendek, Beban Lalu Lintas Tinggi

Meski panjang penanganan hanya sekitar 1,1 kilometer, ruas Jalan Pattimura memiliki posisi strategis dalam jaringan transportasi Kota Metro. Jalan sepanjang total 3,5 kilometer itu menjadi penghubung kendaraan dari jalur Lintas Timur dan kawasan Kota Gajah menuju pusat aktivitas ekonomi Metro.

Data Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung menunjukkan kerusakan jalan dipicu kombinasi dua faktor: buruknya drainase dan tingginya volume kendaraan berat yang melintas melebihi kapasitas jalan.

Kepala Dinas BMBK M. Taufiqullah mengatakan pemerintah memilih konstruksi rigid pavement atau beton untuk meningkatkan daya tahan jalan.

“Kami telah mengalokasikan pagu anggaran untuk ruas Jalan Pattimura sebesar Rp10,4 miliar untuk tahun ini, dengan nilai kontrak pengerjaan sebesar Rp9,3 miliar,” ujarnya.

Jika dihitung berdasarkan nilai kontrak dan panjang penanganan efektif, biaya pembangunan Jalan Pattimura mencapai sekitar Rp8,5 miliar per kilometer. Selain pengecoran jalan, proyek juga mencakup pembangunan drainase serta bahu jalan selebar 1,2 hingga 1,4 meter.

Kemantapan Jalan Metro Ditarget Naik

Secara statistik, kondisi jalan provinsi di Kota Metro sebenarnya relatif lebih baik dibanding banyak daerah lain di Lampung. Tingkat kemantapan jalan di kota ini telah mencapai 92,64 persen.

Namun, Pemerintah Provinsi Lampung tetap memprioritaskan Jalan Pattimura karena tingginya mobilitas kendaraan dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Setelah proyek selesai, tingkat kemantapan jalan provinsi di Kota Metro ditargetkan naik menjadi 96,84 persen. Artinya, terdapat kenaikan sekitar 4,2 persen dari kondisi saat ini.

Angka itu menunjukkan bahwa meski panjang penanganan tidak terlalu besar, pengaruh ruas Pattimura cukup signifikan terhadap kualitas jaringan jalan provinsi di Metro secara keseluruhan.

Infrastruktur dan Aktivitas Ekonomi Kota

Jalan Pattimura selama ini menjadi jalur utama penunjang perdagangan, jasa, pendidikan, pertanian, hingga UMKM dan sektor kuliner di Metro Utara. Kerusakan jalan tidak hanya mempengaruhi kenyamanan pengguna kendaraan, tetapi juga berdampak pada biaya distribusi dan waktu tempuh aktivitas ekonomi.

Pemprov Lampung menilai perbaikan ruas tersebut penting untuk menjaga peran Metro sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan tengah Lampung.

Jihan mengatakan pembangunan infrastruktur jalan pada 2026 dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten/kota di Lampung. Menurut dia, meski Metro tidak memperoleh alokasi sebesar daerah dengan kerusakan jalan berat seperti Lampung Tengah atau Tulang Bawang, pemerintah tetap memberi perhatian terhadap kualitas jalan di kota tersebut.

“Kami minta kualitas pengerjaan benar-benar sesuai spesifikasi,” kata Jihan.

Ia juga meminta kontraktor mempercepat penyelesaian proyek. Secara kontrak, pembangunan ditargetkan selesai pada Desember 2026, namun pemerintah berharap pengerjaan dapat rampung lebih cepat pada September 2026.

Fokus Perbaikan Drainase

Berbeda dengan sejumlah proyek jalan lain yang kerusakannya didominasi faktor usia konstruksi, kasus Jalan Pattimura memperlihatkan masalah klasik perkotaan: drainase.

Menurut BMBK, genangan air menjadi salah satu penyebab utama kerusakan perkerasan jalan. Karena itu, pembangunan drainase dimasukkan sebagai bagian utama proyek, bukan sekadar pelengkap.

Untuk ruas sisi kiri jalan yang belum ditangani permanen, pemerintah akan melakukan pemeliharaan rutin berupa penambalan aspal agar keselamatan pengguna jalan tetap terjaga.

Selain Jalan Pattimura, Pemprov Lampung juga menyiapkan pembangunan ruas Jalan Soekarno-Hatta di Kota Metro dengan anggaran Rp1 miliar untuk penanganan sepanjang 100 meter di kawasan depan SPBU. Proyek tersebut saat ini masih dalam proses lelang.

   Comment   

Gubernur Mirza Lakukan Groundbreaking Ruas Jalan Brabasan–Wiralaga, Perkuat Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Provinsi Lampung mulai membangun ruas jalan Brabasan–Wiralaga di Kabupaten Mesuji dengan nilai proyek Rp100 miliar. Ruas sepanjang 8,825 kilometer yang dibangun tahun ini menjadi bagian dari jalur penghubung strategis antara Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, terutama Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

Groundbreaking proyek dilakukan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Mesuji, Rabu, 6 Mei 2026. Menurut dia, jalan tersebut merupakan "wajah pertama" Lampung bagi kendaraan dari arah Sumatera Selatan.

"Begitu orang masuk Lampung, kesannya harus langsung terasa, jalannya sudah bagus," kata Mirza dalam sambutannya.

Jalan Perbatasan, Beban Berat

Data Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung menunjukkan ruas Brabasan–Wiralaga memiliki total panjang 29,443 kilometer. Dari total itu, sekitar 8,6 kilometer berada dalam kondisi rusak dan menjadi prioritas penanganan tahun ini.

Pemerintah provinsi justru membangun sedikit lebih panjang dari titik kerusakan, yakni 8,825 kilometer. Konstruksi yang digunakan adalah rigid pavement atau beton dengan lebar jalan ditingkatkan dari sekitar 5 meter menjadi 8,4 meter.

Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M. Taufiqullah mengatakan karakter lalu lintas di jalur tersebut didominasi kendaraan angkutan hasil perkebunan.

"Dari total panjang 29 kilometer, kerusakan yang ditangani sekitar 8,6 kilometer. Tahun ini kita kerjakan 8,8 kilometer, jadi lebih dari kebutuhan kerusakan yang ada," ujarnya.

Berdasarkan data pemerintah daerah, jalur Brabasan–Wiralaga menjadi akses utama distribusi hasil perkebunan sawit, karet, dan singkong dari kawasan Mesuji menuju lintas antarprovinsi. Tingginya tonase kendaraan menjadi salah satu alasan pemerintah menggunakan konstruksi beton.

Mirza bahkan meminta kualitas jalan mampu bertahan minimal 15 tahun. Target itu lebih tinggi dibanding umur rata-rata jalan dengan beban berat di sejumlah wilayah perkebunan yang kerap mengalami kerusakan dini akibat over dimension over loading (ODOL).

Ketimpangan Infrastruktur Mesuji

Kabupaten Mesuji termasuk wilayah paling utara di Lampung dan berbatasan langsung dengan Sumatera Selatan. Jaraknya sekitar 200 kilometer dari Bandar Lampung, pusat pemerintahan provinsi.

Data Pemprov Lampung mencatat Mesuji hanya memiliki dua ruas jalan provinsi dengan total panjang 41,045 kilometer. Dari angka itu, tingkat kemantapan jalan saat ini baru mencapai 78,99 persen.

Artinya, masih terdapat sekitar 21 persen ruas jalan provinsi di Mesuji yang belum masuk kategori mantap. Pemerintah menargetkan tingkat kemantapan ruas Brabasan–Wiralaga mencapai 100 persen pada akhir 2026 setelah proyek selesai.

"Mesuji memang jauh, tapi tidak boleh jauh dari pembangunan," kata Mirza.

Pernyataan itu menunjukkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur Pemprov Lampung yang mulai menitikberatkan kawasan perbatasan dan hinterland produksi, bukan hanya kawasan perkotaan.

Target Selesai Lebih Cepat

Proyek Brabasan–Wiralaga ditargetkan selesai dalam 240 hari kalender atau sekitar delapan bulan. Namun pemerintah provinsi meminta percepatan agar pembangunan rampung pada September 2026, lebih cepat dibanding target kontrak normal.

Bupati Elfianah menyebut pembangunan jalan tersebut telah lama dinantikan masyarakat Mesuji karena menjadi urat nadi aktivitas ekonomi warga.

Menurut dia, dampak proyek tidak hanya berkaitan dengan transportasi, tetapi juga biaya distribusi barang, akses pendidikan, hingga pengembangan UMKM desa.

"Ini bukan hanya soal akses, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, hingga UMKM," kata Elfianah.

Secara ekonomi, perbaikan konektivitas Mesuji diperkirakan akan mempercepat arus logistik komoditas perkebunan menuju pasar regional Sumatera bagian selatan. Infrastruktur jalan yang lebih baik juga berpotensi menurunkan biaya operasional kendaraan dan waktu tempuh distribusi hasil produksi masyarakat.

   Comment   

Jalan Bandar Jaya-Mandala Mulai Diperbaiki, Anggaran Sebesar Rp95,98 Miliar

LAMPUNG TENGAH ----- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela melakukan groundbreaking ruas jalan Bandar Jaya-Mandala, Lampung Tengah, Senin (27/4/2026)



Kegiatan ini menunjukan upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam merealisasikan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2026

Pada tahun ini, Pemprov Lampung mengalokasikan pembangunan melalui 8 paket pekerjaan dengan total anggaran mencapai Rp306 miliar dan panjang penanganan jalan sepanjang 30,40 kilometer yang tersebar di sejumlah ruas strategis di Kabupaten Lampung Tengah

Ruas Bandar Jaya-Mandala sendiri memiliki total penanganan efektif sepanjang 10,7 kilometer dengan alokasi anggaran Rp95,98 miliar menggunakan konstruksi rigid pavement atau beton dan flexible pavement atau aspal

Dalam arahannya, Wagub Jihan menyebut bahwa pembangunan infrastruktur jalan saat ini dilakukan dengan upaya maksimal, termasuk melalui penyesuaian dan efisiensi anggaran lintas perangkat daerah

"Karena itu saya minta kepada seluruh pelaksana dan pengawas agar mengerjakan sesuai kontrak kerja dengan sebaik-baiknya," tegasnya

Namun demikian, Wagub Jihan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi tetap optimistis bahwa pembangunan jalan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

"Kalau jalan kita bagus, roda ekonomi bergerak, insyaallah PAD meningkat dan kewajiban bisa kita penuhi," ujarny

Wagub Jihan menambahkan Kabupaten Lampung Tengah menjadi prioritas karena memiliki panjang ruas jalan provinsi terpanjang sekaligus tingkat kerusakan yang cukup signifikan

Berdasarkan data, kondisi kemantapan jalan ditargetkan meningkat dari 86,49 persen menjadi 96,49 persen pada tahun 2026

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Jihan juga menyoroti pentingnya peran drainase dalam menjaga kualitas jalan

Ia menilai, banyak kerusakan jalan disebabkan oleh buruknya sistem aliran air

'Masalah utama kita itu drainase. Air tidak mengalir sebagaimana mestinya, malah menggenang di jalan. Ini yang membuat jalan cepat rusak," jelasnya

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemilik usaha di sepanjang jalan, untuk ikut menjaga infrastruktur yang telah dibangun, terutama dengan memastikan saluran air tetap berfungsi.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung M. Taufiqullah menjelaskan bahwa ruas Bandar Jaya–Mandala merupakan ruas strategis dan menjadikannya ruas terpanjang kedua di Provinsi Lampung

Menurutnya, tingkat lalu lintas harian rata-rata di ruas tersebut tergolong tinggi, mencapai lebih dari 10.000 satuan mobil penumpang per hari, sehingga menjadi salah satu jalur dengan aktivitas transportasi yang padat

Ia menambahkan, kondisi kemantapan jalan di ruas tersebut saat ini telah mencapai sekitar 84 persen

Namun, percepatan kerusakan terjadi cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir akibat faktor teknis di lapangan

“Kerusakan bertambah cepat karena kondisi topografi yang datar, sehingga aliran air lambat dan menyebabkan sedimentasi di saluran drainase. Akibatnya, air menggenang dan merusak badan jalan,” paparnya

Selain itu, perkembangan kawasan di sepanjang jalan juga turut memengaruhi kondisi drainase

Menurutnya, banyak saluran air tertutup akibat pembangunan ruko dan akses parkir yang tidak sesuai standar

Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya menerapkan dua pendekatan konstruksi, yakni rigid pavement (beton) dengan dan tanpa bahu jalan, disesuaikan dengan kondisi lapangan

Lebar jalan juga ditingkatkan dari sebelumnya 4,5 meter menjadi 6 meter guna mendukung kelancaran arus kendaraan, khususnya kendaraan berat

“Dengan desain baru ini, kendaraan besar seperti truk dapat melintas dengan lebih aman dan lancar,” ujarnya

Selain perbaikan struktur utama, Taufiq menyampaikan bahwa sebagian ruas dengan kerusakan ringan juga akan dilakukan overlay untuk memaksimalkan penggunaan anggaran

Ia optimistis hingga akhir tahun 2026 kondisi kemantapan jalan di ruas Bandar Jaya–Mandala dapat mencapai 96 persen, meskipun masih menyisakan sekitar 1,4 kilometer yang akan ditangani pada tahun berikutnya

“Target kita tahun ini sebagian besar selesai, sisanya akan kita lanjutkan di tahun depan agar ruas ini benar-benar tuntas,” pungkasnya.
   Comment   

Gubernur Mirza Groundbreaking Jalan Wates–Metro Senilai Rp14,6 Miliar

LAMPUNG TENGAH — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyoroti serius perbaikan Ruas Jalan Provinsi Wates–Metro yang menelan anggaran Rp14,67 Miliar agar menghasilkan kualitas terbaik dan meningkatkan konektivitas ekonomi masyarakat. 

Perbaikan ruas jalan provinsi ini ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sekaligus peninjau, oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di Desa Untoro, Kecamatan Trimurjo, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data teknis, penanganan jalan tersebut memiliki panjang efektif 1,345 kilometer dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,67 miliar. Pembangunan ini menggunakan konstruksi rigid pavement atau perkerasan beton guna meningkatkan daya tahan jalan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza menekankan pentingnya kualitas pekerjaan kepada kontraktor, konsultan, dan pengawas. Ia menyebut hasil pembangunan akan dinilai langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jalan.

“Pekerjaan ini bukan hanya dinilai pemerintah, tetapi juga masyarakat yang setiap hari melintasi jalan ini. Dampaknya besar bagi perekonomian dan masa depan Lampung,” ujar Gubernur Mirza.

Ia juga mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara ketat dan seluruh tahapan teknis dijalankan sesuai prosedur. Pemerintah provinsi, kata dia, tidak ingin kerusakan jalan kembali terjadi dalam waktu singkat.

Selain itu, Gubernur Mirza memberikan instruksi kepada unit pelaksana teknis daerah (UPTD) agar seluruh ruas yang telah dijadwalkan dapat diselesaikan hingga akhir tahun. Untuk ruas yang belum dapat diperbaiki secara permanen, Ia meminta dilakukan penanganan patching agar jalan tetap fungsional.

Gubernur Mirza juga menyoroti kondisi saluran air di sepanjang jalan yang kerap terabaikan. Ia meminta pembersihan drainase serta penataan tanaman liar di sisi jalan.

“Saya masih melihat bahu jalan yang terbengkalai. Saluran air harus dibersihkan, dan tanaman liar di sisi jalan harus dirapikan,” ujarnya.

Dalam dialog dengan Kepala Desa setempat, terungkap bahwa ruas jalan tersebut telah lama tidak diperbaiki secara menyeluruh. Perbaikan sebelumnya pun disebut tidak bertahan lama.

Menanggapi hal itu, Gubernur Mirza menegaskan bahwa penggunaan konstruksi rigid beton diharapkan dapat meningkatkan ketahanan jalan. Ia juga mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga sistem drainase dengan baik.

Selain faktor konstruksi dan drainase, Gubernur Mirza menyoroti tingginya lalu lintas kendaraan berat di ruas tersebut, seperti truk pengangkut sawit dan mobil pengangkut tetes tebu. Menurutnya, muatan berlebih menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan.

Secara keseluruhan, Gubernur Mirza menekankan ketahanan jalan bergantung pada tiga faktor utama, yakni kualitas konstruksi, sistem drainase yang optimal, serta beban kendaraan yang melintas.

Pemerintah provinsi menilai pembangunan infrastruktur jalan ini menjadi langkah strategis untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa, sekaligus memperkuat akses ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Lampung.

   Comment   

Perlancar Akses Wisata, Pemprov Lampung Gelontorkan Rp96,3 Miliar untuk Pelebaran Jalan Martadinata–Padang Cermin

Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meninjau rencana pelebaran ruas Jalan R.E. Martadinata Bandar Lampung hingga Lempasing–Padang Cermin, Rabu (15/4/2026).



Peninjauan tersebut terkait upaya memperkuat konektivitas jalan menuju kawasan wisata unggulan melalui pembangunan infrastruktur strategis. 

Pelebaran jalan dengan total panjang 5,888 kilometer yang terbagi di Kota Bandar Lampung (3,368 km) dan Kabupaten Pesawaran (2,520 km) ini menjadi bagian penting dalam upaya membuka serta memperlancar akses menuju kawasan pesisir yang memiliki beragam destinasi wisata pantai dan selama ini menjadi daya tarik utama pariwisata Lampung.

Selama ini, keterbatasan kapasitas jalan menjadi salah satu kendala utama akses menuju kawasan wisata. Pada akhir pekan maupun musim liburan, ruas jalan ini kerap dipadati kendaraan hingga menyebabkan kemacetan panjang, bahkan memakan waktu berjam-jam. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi kenyamanan wisatawan, tetapi juga berdampak pada mobilitas masyarakat serta distribusi ekonomi di wilayah sekitar.

Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp96,3 miliar untuk pelebaran kedua ruas jalan tersebut. Melalui proyek ini, kapasitas jalan akan ditingkatkan sesuai standar jalan provinsi dengan lebar ruang milik jalan (ROW) mencapai 14 meter. Selain itu, jalan akan dibangun menggunakan konstruksi rigid pavement serta dilengkapi drainase, bahu jalan, dan perlengkapan keselamatan guna menunjang kelancaran serta keamanan lalu lintas.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi telah melaksanakan tahapan sosialisasi dan konsultasi publik untuk memastikan proses pembangunan berjalan transparan serta melibatkan masyarakat secara aktif, khususnya bagi warga yang terdampak pembebasan lahan yang mencakup sekitar 110 bidang tanah dengan luas kurang lebih 3,3 hektare.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pembangunan jalan ini bukan sekadar peningkatan infrastruktur, melainkan bagian dari strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata.

“Sektor pariwisata di wilayah Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Selatan memiliki potensi yang besar. Namun selama ini belum sepenuhnya didukung oleh infrastruktur yang memadai. Karena itu, kita hadir untuk memperkuat akses agar sektor ini dapat berkembang lebih optimal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tingginya volume kendaraan yang melintas sebagai indikator pentingnya peningkatan kapasitas jalan.

“Dengan lebar jalan sebelumnya sekitar 5 meter, tetapi dilalui sekitar 7.500 kendaraan saat akhir pekan, ruas ini menjadi salah satu titik terpadat di Provinsi Lampung. Karena itu, kita tingkatkan menjadi 14 meter agar akses menuju kawasan wisata lebih lancar,” jelasnya.

Gubernur menambahkan bahwa proses pembebasan lahan saat ini hampir rampung, didukung oleh pemahaman serta partisipasi masyarakat yang menyadari pentingnya pembangunan tersebut bagi kepentingan bersama.

Di sisi lain, masyarakat sekitar juga menyambut positif rencana pelebaran jalan ini. Mereka berharap pembangunan dapat segera terealisasi dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi serta meminimalkan dampak terhadap aktivitas sehari-hari.

Ke depan, penguatan akses ini diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan konektivitas yang semakin baik, kawasan pesisir Lampung berpotensi berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan, sekaligus membuka peluang usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan potensi daerah, sehingga mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
   Comment   

KTH Mutiara Baru Naik Kelas, Lakukan Pembayaran Jasa Lingkungan Pertama di Luar Jawa

Upaya membangun tata kelola hutan yang lebih tertib di Lampung mulai menunjukkan hasil. Di tengah berbagai tantangan administrasi dan kapasitas, sejumlah kelompok tani hutan (KTH) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) justru mampu mencatatkan capaian yang menjadi contoh di tingkat nasional.

Salah satunya datang dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Mutiara Baru dari Lampung Timur, yang mencatatkan diri sebagai kelompok pertama di Indonesia di luar Pulau Jawa yang melakukan pembayaran dari sektor jasa lingkungan.

Capaian ini menjadi penanda bahwa perhutanan sosial tidak hanya berjalan di level aktivitas, tetapi mulai masuk ke tahap tata kelola yang lebih tertib dan terukur.

Dari Belajar ke Tertib

Ketua KTH Mutiara Baru, Hi. Syukur, mengatakan bahwa proses menuju titik ini tidak instan. Dibutuhkan pendampingan, pemahaman, dan perubahan pola pikir di tingkat kelompok.

"Awalnya kami fokus pada bagaimana memanfaatkan hutan untuk meningkatkan ekonomi anggota. Tapi setelah ada pendampingan, kami mulai memahami bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi," ujarnya.

Kesadaran itu, lanjutnya, tumbuh seiring meningkatnya pemahaman bahwa pengelolaan hutan tidak hanya soal hasil, tetapi juga tanggung jawab.

"Kami sekarang lebih paham bahwa apa yang kami lakukan di dalam kawasan hutan harus tercatat dan tertib. Ini bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk keberlanjutan ke depan."

Ia menambahkan, kemudahan sistem yang mulai diperkenalkan di lapangan turut mendorong perubahan tersebut.

"Pembayaran pada Maret ini merupakan yang kedua bagi kami. Kami mencoba menggunakan layanan internet banking, dan ternyata cukup mudah. Ke depan, pembayaran bisa kami lakukan langsung dari kantor KTH atau bahkan dari rumah, apalagi kami sudah memiliki rekening kelompok," ia menuturkan.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi titik balik dalam membangun kepercayaan kelompok terhadap sistem yang ada.

"Untuk jasa lingkungan, kami dikenakan tarif sekitar 1,25 persen. Dari situ kami memahami bahwa kontribusi ini bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian dari upaya kami ikut membangun negara melalui pemanfaatan jasa lingkungan," kata dia.

Peran KPH Jadi Kunci

Di balik capaian tersebut, peran KPH sebagai pendamping di lapangan menjadi faktor penting.

Sejumlah KPH di Lampung bahkan mencatatkan kontribusi terbesar dalam mendorong kelompok binaannya untuk tertib dalam pengelolaan dan kewajiban administrasi.

Data menunjukkan, beberapa KPH seperti KPH Liwa dan KPH Tangkit Tebak menjadi yang paling aktif dalam mendorong kelompok perhutanan sosial untuk masuk ke dalam sistem dan menjalankan kewajiban pembayaran PNBP secara tertib.

Pendampingan yang dilakukan tidak hanya sebatas sosialisasi, tetapi juga mencakup asistensi teknis, mulai dari pencatatan hasil hutan hingga proses administrasi yang diperlukan.

Kepala BPHL Wilayah VI, Dudi Iskandar, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari kerja kolaboratif di lapangan.

"Kawan-kawan KPH terus bekerja dan sangat kolaboratif dalam mendampingi masyarakat. Ini yang membuat perubahan mulai terlihat," ujarnya.

Pelayanan Didekatkan ke Masyarakat

Selain pendampingan, pendekatan pelayanan juga mulai mengalami perubahan. Salah satunya melalui kolaborasi dengan sektor perbankan, yang turut mempermudah akses masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi.

Dalam kegiatan pendampingan, pihak perbankan bahkan melakukan pendekatan jemput bola ke kelompok tani hutan, sehingga proses pembayaran dapat dilakukan langsung di lapangan.

Langkah ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga membantu masyarakat memahami alur administrasi secara langsung. Mulai dari penerbitan kode billing hingga bukti pembayaran resmi.

Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam mengurangi hambatan teknis yang selama ini dihadapi masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan terhadap sistem yang ada.

Dari Lampung untuk Model Nasional

Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan, Krisdianto, mengapresiasi capaian yang mulai terlihat di Lampung.

Menurutnya, inisiatif yang dilakukan di daerah, termasuk melalui kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan intensif, dapat menjadi contoh bagi wilayah lain.

"Potensinya besar. Kalau dikelola dengan baik dan didukung sistem yang mudah, hasilnya juga akan optimal," ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan sistem dan peningkatan kapasitas masyarakat akan terus menjadi fokus ke depan, agar semakin banyak kelompok yang dapat mengikuti jejak serupa.

Menjadi Contoh, Bukan Pengecualian

Capaian KTH Mutiara Baru dan sejumlah KPH di Lampung menunjukkan bahwa tata kelola yang tertib bukan hal yang mustahil. Dengan pendampingan yang tepat, sistem yang semakin mudah, dan kesadaran masyarakat yang terus tumbuh, perhutanan sosial dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan hutan.

Ke depan, tantangannya adalah menjadikan capaian ini sebagai pola yang bisa direplikasi, bukan sekadar keberhasilan yang berdiri sendiri.

   Comment   

Pemprov Lampung Lakukan Groundbreaking Perbaikan Ruas Jalan Jabung-SP Labuhan Maringgai, Targetkan Kemantapan Jalan Provinsi Capai 97,82 persen

LAMPUNG TIMUR — Pemerintah Provinsi Lampung kembali lanjutkan realisasi perbaikan infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Lampung Timur pada 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada tahap awal, pembangunan difokuskan pada ruas Jabung–SP Labuhan Maringgai. Kegiatan ini ditandai dengan pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking), Jumat (10/4/2026).

Pembangunan ruas tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp38,57 miliar untuk penanganan sepanjang 6,282 kilometer. Metode pengerjaan meliputi rigid pavement (beton) dan flexible pavement (aspal).

Saat ini, tingkat kemantapan jalan provinsi pada ruas Jabung–SP Labuhan Maringgai mencapai 87,37 persen. Dengan adanya pembangunan ini, ditargetkan meningkat menjadi 97,82 persen. 

Sebagai informasi, pada 2026 Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,55 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Lampung Timur yang mencakup empat paket kegiatan. 

Sebelumnya, ditahun 2025 Pemprov Lampung telah melakukan pembangunan ruas Jabung–SP Labuhan Maringgai dengan total anggaran mencapai Rp10,8 miliar.

Ditahun 2025 juga, Pemprov Lampung telah melaksanakan lima kegiatan penanganan jalan, termasuk pembangunan ruas Jabung- SP Labuhan Maringgai.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa pembangunan jalan harus diiringi dengan upaya pemeliharaan berkelanjutan, guna memastikan infrastruktur yang telah dibangun tetap awet dan memberikan manfaat jangka panjang.

Terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab kerusakan jalan, yakni kondisi drainase yang buruk, beban kendaraan berlebih (overload), serta kualitas konstruksi yang rendah. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta memperhatikan kualitas pembangunan, menjaga fungsi drainase, serta meningkatkan kesadaran terhadap dampak kendaraan overloading.

Para pelaksana proyek juga diingatkan untuk menjaga mutu konstruksi sebagai fondasi utama. Seluruh material seperti semen dan batu diwajibkan melalui uji laboratorium guna memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan.

Selain itu, perawatan jalan secara berkala, termasuk menjaga kebersihan saluran air dan sistem drainase, menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi jalan.

Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas jalan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perekonomian, memperlancar mobilitas sosial masyarakat, serta membuka akses yang lebih luas terhadap layanan pendidikan dan kehidupan sosial.

Pelaksanaan Groundbreaking jalan provinsi tersebut, dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Kepala Dinas BMBK M Taufiqullah, serta sejumlah anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan Lampung Timur.

   Comment   

Akhiri Penantian Belasan Tahun, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal Buka Aksesibilitas Way Kanan Melalui 3 Paket Perbaikan Jalan Senilai Rp 172,2 Miliar

WAY KANAN --- Pemerintah Provinsi Lampung resmi memulai realisasi perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Way Kanan pada tahun 2026. Langkah ini ditandai dengan groundbreaking sekaligus peninjauan langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di Desa Gunung Sari, Kecamatan Rebang Tangkas, Rabu (8/4/2026).

Pembangunan ini menjadi kunci utama untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memangkas waktu tempuh, dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru yang selama ini terkendala oleh buruknya aksesibilitas.

Nilai Anggaran dan 3 Paket Pekerjaan Prioritas

Pada tahun 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan total anggaran mencapai Rp 172,2 miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan di Way Kanan. Anggaran tersebut mencakup 7 paket kegiatan untuk penanganan jalan sepanjang 20,20 kilometer yang tersebar di berbagai ruas strategis.

Sebagai tahap awal pelaksanaan, terdapat tiga paket pekerjaan prioritas yang resmi mulai dikerjakan:

 1. Ruas Kasui–Air Ringkih: Total penanganan efektif sepanjang 5,64 kilometer (terbagi dalam dua segmen) dengan anggaran Rp 53,319 miliar. Pembangunan menggunakan konstruksi rigid pavement (beton).

 2. Ruas Tegal Mukti–Tajab: Total penanganan efektif sepanjang 8,937 kilometer dengan anggaran **Rp 67,017 miliar** menggunakan konstruksi flexible pavement (aspal).

 3. Ruas Sp. Sopoyono–Serupa Indah: Total penanganan efektif sepanjang 1 kilometer dengan anggaran Rp 7,651 miliar menggunakan konstruksi flexible pavement (aspal).

Fokus Strategis Ruas Kasui–Air Ringkih: Pangkas Waktu Tempuh 1,5 Jam

Perhatian khusus diberikan pada ruas Kasui–Air Ringkih. Ruas ini memiliki panjang keseluruhan 26,295 kilometer dengan tingkat kemantapan jalan yang baru mencapai 45,03 persen. Selama lebih dari satu dekade, sebagian ruas jalan ini bahkan belum pernah tersentuh aspal.

Selain peningkatan kualitas jalan menjadi rigid pavement, proyek di ruas ini juga mencakup pelebaran badan jalan dari 3,5 meter menjadi 6 meter, dengan tambahan bahu jalan masing-masing 1 meter di sisi kanan dan kiri, sehingga total lebar jalan mencapai 8 meter.

Pembangunan ruas ini memiliki nilai strategis lintas provinsi. Jika nantinya tersambung penuh hingga perbatasan Sumatera Selatan, ruas ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan dari Muara Dua (Sumsel) menuju Bandar Lampung, tanpa harus memutar melalui Martapura.

Pesan Tegas Gubernur: Ini Wujud Doa Masyarakat

Melihat kondisi jalan yang memprihatinkan selama belasan tahun, Gubernur Mirza memberi peringatan tegas kepada pelaksana proyek. Ia meminta pekerjaan dilakukan dengan kualitas terbaik sesuai spesifikasi teknis.

“Kurang lebih 15 tahun jalan ini tidak diperbaiki. Masyarakat sudah sangat sabar menahan kondisi jalan rusak. Ini bukan hanya soal kontrak pekerjaan, tapi ini adalah wujud dari doa-doa masyarakat. Jangan sampai hasilnya mengecewakan,” tegas Gubernur Mirza.

Ia juga menyoroti pentingnya sistem drainase untuk menjamin keawetan jalan. “Kalau dijaga dengan baik, jalan ini bisa bertahan hingga 20 tahun. Tapi harus dijaga bersama, terutama aliran airnya,” tambahnya.

Urat Nadi Ekonomi Warga yang Hidup Kembali

Bagi masyarakat setempat, perbaikan ini adalah jawaban atas doa panjang dan keluhan lintas generasi. Kepala Kampung Gunung Sari, Malik Irsan, menyatakan bahwa jalan tersebut adalah urat nadi aktivitas masyarakat, terutama di Rebang Tangkas yang merupakan salah satu sentra penghasil sawit di Way Kanan.

"Kami sudah menunggu ini berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah menjadi cerita turun-temurun di tengah masyarakat. Ketika jalan rusak, semua terdampak, dari petani, pedagang, sampai aktivitas sosial. Mewakili masyarakat, kami sangat berterima kasih karena merasa diperhatikan," jelas Malik.

Senada dengan Malik, salah seorang warga dan petani sawit, Khoiri Mashudi, mengungkapkan betapa kerusakan jalan selama bertahun-tahun sangat menekan pendapatan warga akibat tingginya biaya logistik dan lamanya waktu tempuh.

"Kalau jalannya bagus, tentu hasil panen bisa lebih cepat sampai dan biaya angkut juga lebih ringan. Harapannya, pembangunan ini dilakukan secara menyeluruh dan tidak terputus-putus," tutup Khoiri.

Dengan dimulainya perbaikan tiga ruas jalan ini, Pemprov Lampung berharap mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian dapat berjalan lancar, sekaligus membuka gerbang kesejahteraan ekonomi yang lebih merata di Kabupaten Way Kanan.

   Comment   

Warga Transmigran di Tulang Bawang Ucapkan Syukur atas Perbaikan Ruas Jalan Gedong Aji–Umbul Mesir

TULANG BAWANG --- Kebahagiaan menyelimuti warga saat pembangunan jalan provinsi ruas Gedong Aji–Umbul Mesir resmi dimulai. Setelah puluhan tahun menanti, masyarakat akhirnya melihat harapan baru atas perbaikan akses utama yang selama ini rusak parah.

Pembangunan tersebut ditandai groundbreaking yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Kabupaten Tulang Bawang, Senin (6/4/2026). Kegiatan ini disambut antusias oleh pemerintah daerah, kepala desa, hingga masyarakat setempat.

Selama kurang lebih 30 tahun, kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan dan menjadi keluhan utama warga. Pada tahun 2026 ini, Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela mengalokasikan anggaran sebesar Rp135 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 13 kilometer dengan konstruksi rigid beton.

Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian pemerintah provinsi. Ia menyebut kehadiran Wakil Gubernur menjadi momentum istimewa bagi masyarakat.

"Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kami masyarakat Tulang Bawang mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ibu Wakil Gubernur dan jajaran yang telah berjuang hadir di tengah kami," ujarnya.

Ia juga menilai alokasi anggaran tersebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah provinsi kepada masyarakat Tulang Bawang. Menurutnya, besaran anggaran seperti ini belum pernah diterima sebelumnya, termasuk oleh Kabupaten/Kota lainnya.

"Kami bersyukur atas berkah ini. Semoga Gubernur dan Wakil Gubernur selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam memimpin Provinsi Lampung," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sumber Agung Sahel Sa’dullah yang juga terdampak adanya akses jalan tersebut mengaku sangat bersyukur atas dimulainya pembangunan jalan tersebut. Ia menyebut kondisi jalan yang rusak telah dirasakan warga selama puluhan tahun.

"Kami sangat bersyukur. Sudah 30 tahun jalan ini rusak. Kemarin, saat bulan puasa Pak Gubernur juga sudah melihat langsung kondisinya," katanya.

Ia menegaskan masyarakat siap menjaga jalan yang akan dibangun, termasuk mengawasi kendaraan dengan muatan berlebih agar tidak merusak infrastruktur tersebut.

"Kalau ada kendaraan yang melebihi tonase, kami akan bersama-sama mencegah," ujarnya.

Hal senada disampaikan Surati, salah seorang warga. Ia mengaku sangat bahagia dengan dimulainya pembangunan jalan tersebut.

"Kami ini warga transmigrasi sejak tahun 1990-an, baru kali ini jalan diperbaiki. Terima kasih untuk Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur," katanya.

   Comment   

Akhir Penantian 30 Tahun Warga Tulang Bawang, Pemprov Lampung Mulai Pembangunan Jalan Gedong Aji–Umbul Mesir

Tulang Bawang --- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi memulai pembangunan Jalan Provinsi ruas Gedong Aji–Umbul Mesir di Kabupaten Tulang Bawang pada Senin (6/4/2026). Pembangunan tahap awal untuk jalan sepanjang 13 kilometer ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.

Proyek infrastruktur ini menjadi angin segar bagi warga setempat yang telah menanti selama lebih dari 30 tahun. Jalan tersebut merupakan akses vital bagi mobilitas warga sekaligus urat nadi perekonomian di sektor pertanian dan perkebunan.

Mengawali dimulainya pembangunan, Wagub Jihan menyampaikan harapan besarnya terhadap perbaikan fasilitas publik ini. "Selama 30 tahun, selama jalan ini ada, hari ini kita mulai pembangunannya. Semoga dengan terbangunnya jalan ini, aktivitas masyarakat menjadi lebih produktif dan perekonomian meningkat," ujarnya.

Perbaikan infrastruktur jalan ini tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah di tengah berbagai keterbatasan yang ada. Pemprov Lampung menyadari bahwa akses jalan yang layak akan berdampak langsung pada kesejahteraan hidup dan kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari.

Wagub Jihan menekankan bahwa keputusan ini berani diambil meski kondisi keuangan daerah sedang tidak mudah.

"Kami bersama Pak Gubernur menghadapi berbagai tantangan fiskal, termasuk efisiensi anggaran. Namun, pembangunan jalan ini merupakan program prioritas yang alhamdulillah dapat terlaksana," katanya.

Terkait jadwal pelaksanaan, pemerintah menargetkan proyek ini selesai lebih awal dari jadwal yang tertulis di dalam kontrak kerja. Percepatan ini dilakukan sebagai kebijakan strategis agar masyarakat bisa segera menikmati akses jalan yang aman dan memadai.

Pada awalnya, pekerjaan fisik jalan ini ditargetkan rampung pada bulan Desember 2026. "Pak Gubernur menginstruksikan agar pekerjaan ini bisa selesai lebih cepat, dengan target September 2026," tambah Jihan.

Lebih jauh, Wagub Jihan juga menyoroti pentingnya menjaga mutu bangunan dan menghindari faktor-faktor penyebab kerusakan jalan. Beberapa penyebab utama yang kerap merusak jalan di antaranya adalah sistem drainase yang buruk dan aktivitas truk bermuatan lebih atau Over Dimension Over Load (ODOL).

Oleh karena itu, ia menginstruksikan dinas terkait dan pelaksana proyek untuk bekerja secara profesional sesuai standar.

"Pastikan pekerjaan sesuai standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Drainase harus berfungsi dengan baik agar jalan tidak cepat rusak. Mari kita gotong royong menjaga infrastruktur ini," tegasnya.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, memaparkan rincian teknis dari proyek ini. Total panjang ruas jalan Gedong Aji–Umbul Mesir mencapai 31,5 kilometer, dengan 22,7 kilometer di antaranya berstatus rusak berat.

Pembangunan pada tahun ini difokuskan pada titik-titik kerusakan yang paling parah menggunakan konstruksi beton (rigid) yang kokoh.

"Tahun 2026 ini kita tangani sepanjang 13 kilometer dan memiliki lebar 8 meter melalui dua paket pekerjaan dengan total anggaran Rp135 miliar. Insyaallah sisanya akan kita selesaikan pada tahun depan," jelasnya.

Ruas jalan ini sangat strategis karena mendukung ketahanan pangan nasional, mengingat Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu lumbung pangan di Provinsi Lampung. Jalur ini setiap harinya digunakan untuk mendistribusikan hasil bumi seperti kelapa sawit, padi, dan karet.

Perbaikan jalan dipastikan akan membawa keuntungan ganda bagi para petani setempat yang selama ini terbebani biaya transportasi.

"Jika kondisi jalan baik, ongkos produksi petani, termasuk distribusi gabah, dapat ditekan. Hal ini tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Menyikapi instruksi percepatan dari gubernur, Dinas BMBK menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan pembangunan lebih cepat dari waktu normal. Mereka berkomitmen penuh untuk mengejar target penyelesaian tanpa mengurangi kualitas pengerjaan infrastruktur jalan.

Taufiqullah memastikan seluruh tim di lapangan akan bekerja ekstra keras untuk merealisasikan tenggat waktu tersebut. "Kalau secara target penyelesaian di dalam kontrak sampai Desember 2026, namun Pak Gubernur menginstruksikan harus segera lebih cepat September 2026, kita coba kebut mengejar ini," katanya.

   Comment   

Infrastruktur Jalan Mulai Diperbaiki, Harapan Warga Lampung Tengah Segera Terwujud

Lampung Tengah -- Pemerintah Provinsi Lampung terus memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meninjau langsung progres perbaikan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah, Jum'at (3/04/2026).

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan warga.

"Jalan yang baik akan meningkatkan nilai hasil pertanian, memperlancar distribusi, serta mendukung aktivitas sosial masyarakat, seperti akses ke sekolah dan tempat ibadah," tegasnya.

Jalan yang rusak selama ini menjadi salah satu keluhan utama masyarakat Lampung. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan perbaikan besar-besaran, termasuk hampir 200 kilometer jalan provinsi pada tahun 2026.

Khusus di Lampung Tengah, yang merupakan poros konektivitas wilayah, tingkat kemantapan jalan ditargetkan meningkat dari 89 persen menjadi 98 persen pada tahun ini.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, M. Taufiqulloh, menjelaskan bahwa ruas-ruas yang diperbaiki merupakan jalur vital dengan mobilitas tinggi.

Aktivitas ekonomi di kawasan tersebut ditopang oleh pasar-pasar besar seperti Kalirejo, Bangunrejo, dan Poncowarno, serta sektor pertanian dan perkebunan. Tak hanya itu, terdapat pula aktivitas pertambangan rakyat dan industri bahan bangunan yang turut meningkatkan lalu lintas kendaraan berat.

"Karena tingginya tonase kendaraan, konstruksi jalan dirancang lebih kuat agar tahan lama," jelasnya.

Total penanganan pada tiga ruas tersebut mencapai sekitar 17 kilometer, terdiri dari Kalirejo–Bangun Rejo sepanjang ±6 kilometer, Padang Ratu–Kalirejo ±7 kilometer, dan Padang Ratu–Pekurun Udik ±4 kilometer.

Pembangunan dilakukan dengan kombinasi konstruksi beton kaku dan aspal, disesuaikan dengan kondisi tanah dan beban lalu lintas. Selain itu, sistem drainase juga dibangun secara menyeluruh, meliputi saluran samping, gorong-gorong, hingga normalisasi aliran air untuk mencegah genangan yang kerap menjadi penyebab kerusakan jalan.

Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pembangunan. Ia menekankan bahwa jalan yang dibangun berasal dari uang rakyat, sehingga harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.

"Kalau kualitas tidak dijaga, jalan bisa cepat rusak dan masyarakat kembali dirugikan. Kita ingin jalan ini benar-benar awet dan dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perawatan jalan secara berkala, termasuk menjaga drainase dan kebersihan saluran air agar tidak menimbulkan kerusakan baru.

Kini, perubahan mulai terasa. Jalan yang dulunya berlumpur dan penuh lubang perlahan berubah menjadi akses yang layak, aman, dan nyaman. Bagi masyarakat Lampung Tengah, ini bukan hanya soal pembangunan, tetapi tentang hadirnya harapan baru, harapan akan kehidupan yang lebih baik, lebih lancar, dan lebih sejahtera.

Raut wajah bahagia tak bisa disembunyikan dari warga saat menyaksikan perbaikan jalan yang selama ini mereka dambakan akhirnya terwujud. Di ruas Bangun Rejo–Kalirejo, Padang Ratu–Kalirejo, hingga Padang Ratu–Pekurun Udik, kehadiran Pemerintah Provinsi Lampung terasa nyata di tengah kehidupan masyarakat.

Bagi warga, jalan bukan sekadar infrastruktur, jalan adalah urat nadi kehidupan, tempat harapan digantungkan, dari anak-anak berangkat sekolah hingga petani mengangkut hasil panen.

Sri (53), warga Pekon Kaliwungu, Kalirejo, tak dapat  menyembunyikan rasa syukurnya. Selama bertahun-tahun, ia menyaksikan langsung kondisi jalan yang rusak parah.

"Dulu jalannya rusak sekali, sudah lama, mungkin sekitar lima tahun. Kalau hujan becek, susah dilewati, banyak yang jatuh. Kami bahkan sempat swadaya memperbaiki seadanya," tuturnya.

Kini, jalan yang mulai mulus memberi harapan baru. Aktivitas warga menjadi lebih lancar, terutama dalam mengangkut hasil kebun yang menjadi sumber penghidupan mereka.

Hal serupa disampaikan Nur (42), warga Pekon Sri Basuki. Ia merasakan langsung perubahan besar dari perbaikan jalan tersebut.

"Sekarang perjalanan lebih cepat dan aman. Saya paling senang karena anak-anak jadi lebih nyaman berangkat sekolah," ujarnya.

Kepala Pekon Kaliwungu, Umi Kulsum, juga mengungkapkan apresiasi mendalam kepada Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.

"Jalan ini sudah lama rusak, bahkan sudah beberapa kali berganti gubernur, tapi belum tersentuh perbaikan optimal. Sekarang akan dibangun dengan beton, tentu kami sangat bersyukur dan berterima kasih," katanya.

   Comment   

Wagub Lampung Sidak Pasar Jelang Lebaran, Tarik Makanan Kaleng Rusak dan Tak Berizin

BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela memimpin inspeksi mendadak (sidak) gabungan di dua pusat perbelanjaan di Kota Bandar Lampung pada Rabu (4/3/2026). Langkah strategis ini dieksekusi guna memastikan ketersediaan pasokan dan keamanan pangan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Inspeksi ini merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam mengendalikan laju inflasi daerah selama bulan suci Ramadan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah mewajibkan sinergi pengawasan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Peninjauan lapangan tersebut menyasar Pasar Tradisional Kangkung di Telukbetung Selatan dan ritel modern Chandra Department Store di Tanjungkarang Timur. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa harga dan stok bahan pokok secara umum masih dalam kondisi aman serta terkendali.

"Alhamdulillah di ritel tradisional dan modern kita temukan harga relatif stabil. Ada beberapa komoditas seperti cabai rawit dan beras medium yang sedikit naik, namun pasokannya dipastikan cukup sampai menjelang hari raya," ujar Wagub Jihan di sela-sela peninjauan.

Selain menekan gejolak harga, fokus pemerintah daerah adalah menjamin mutu pangan melalui tes cepat (rapid test) di lokasi. Seluruh sampel makanan segar, mulai dari sayuran, daging, hingga ikan, dinyatakan aman dan bebas dari bahan pengawet berbahaya seperti formalin.

Kendati bahan pangan segar tergolong aman, tim gabungan justru menemukan pelanggaran pada sejumlah produk olahan di ritel modern. Petugas mendapati produk makanan beku (frozen food) yang belum mengantongi izin edar resmi BPOM maupun nomor PIRT.

Di samping itu, ditemukan pula sejumlah produk dengan kondisi fisik yang tidak layak jual. Kemasan makanan kaleng yang penyok dan karton susu yang rusak masih terpajang di rak penjualan ritel tersebut.

Merespons temuan ini, Wagub Jihan mengambil keputusan tegas dengan menginstruksikan manajemen ritel untuk segera menarik produk bermasalah. "Kita minta pihak ritel modern untuk menarik dan meretur dulu barang yang belum ada izin edar atau kemasannya rusak. Produk kaleng yang penyok tidak diperbolehkan untuk diedarkan," tegasnya.

Kebijakan sidak dan tindakan penarikan langsung ini memberikan dampak positif terhadap perlindungan konsumen di Provinsi Lampung. Masyarakat kini dapat berbelanja kebutuhan Lebaran dengan rasa aman tanpa khawatir terpapar risiko kesehatan dari produk yang tidak terjamin mutunya.

Lebih jauh, intervensi pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan yang aman dan terjangkau ini efektif menjaga daya beli masyarakat. Kestabilan harga pangan di pasaran pada akhirnya akan bermuara pada terkendalinya inflasi daerah secara optimal selama periode hari raya.

   Comment   

Akhiri Penantian 30 Tahun, Pemprov Lampung Kebut Pembetonan Jalan di Tulang Bawang

TULANG BAWANG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau langsung percepatan perbaikan ruas jalan Gedong Aji–Umbul Mesir dan Simpang Unit VIII–Gedong Aji di Kabupaten Tulang Bawang pada Selasa (3/3/2026). Peninjauan ini menandai dimulainya proyek pembenahan infrastruktur berskala besar di kawasan lumbung pangan tersebut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 130 miliar untuk membenahi kerusakan jalan sepanjang 40 kilometer ini. Proyek strategis tersebut ditargetkan akan tuntas sepenuhnya secara bertahap pada tahun 2028.

Untuk tahun 2026, pemerintah daerah memfokuskan pengerjaan pada pengecoran beton (rigid pavement) di sejumlah titik jalan yang kerusakannya paling parah. Sementara itu, ruas jalan yang belum dibeton pada tahun ini akan ditutup menggunakan material dasar lapis fondasi (base).

Guna mempercepat realisasi fisik di lapangan, Pemprov Lampung mengambil langkah taktis dengan memajukan jadwal lelang proyek. Tender yang sedianya baru akan digelar pada bulan Mei ditarik lebih awal ke bulan Maret.

"Kita percepat tendernya agar alat berat bisa segera turun pada awal April. Area yang belum terjangkau beton akan ditutup dengan base supaya tidak ada lagi mobil pengangkut yang terperosok," tegas Gubernur Mirza di lokasi peninjauan.

Kebijakan percepatan ini didasari oleh urgensi penyelamatan perputaran ekonomi di Kecamatan Rawa Pitu. Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai sentra utama penghasil komoditas padi, kelapa sawit, dan karet di Provinsi Lampung.

Kondisi jalan yang hancur selama lebih dari 30 tahun kerap membuat harga jual hasil panen warga anjlok akibat membengkaknya biaya angkut logistik. "Kita ingin jalan ini segera diperbaiki tahun ini supaya harga komoditas tidak nyungsep dan masyarakat bisa makmur," tambah Gubernur.

Langkah konkret pemerintah daerah ini disambut antusias oleh masyarakat dan perangkat desa setempat. Kepala Desa Sumber Agung, Sahel S., menilai perbaikan jalan ini merupakan urat nadi kehidupan bagi sekitar 3.000 warganya yang selama puluhan tahun kesulitan akses.

Pembangunan infrastruktur beton ini diproyeksikan membawa dampak ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan bagi wilayah Tulang Bawang. Akses transportasi darat yang mulus akan memangkas biaya operasional logistik, menstabilkan harga jual komoditas di tingkat petani, dan pada akhirnya mendongkrak taraf kesejahteraan masyarakat setempat.

   Comment   

Perbaikan Jalan Gedong Aji–Umbul Mesir Bawa Harapan Baru bagi Petani dan Warga Tulang Bawang

TULANG BAWANG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menginstruksikan percepatan perbaikan ruas jalan Gedong Aji–Umbul Mesir dan Sp. Unit VIII–Gedong Aji di Kabupaten Tulang Bawang pada Selasa (3/3/2026). Kebijakan taktis ini diambil untuk menyelamatkan perputaran ekonomi dan memangkas biaya logistik di salah satu kawasan lumbung pangan utama Provinsi Lampung.

Sebagai wujud keseriusan, Pemprov Lampung menggelontorkan anggaran senilai Rp130 miliar untuk membenahi ruas jalan sepanjang 40 kilometer tersebut. Pengerjaan akan dilakukan secara bertahap dengan fokus awal pada tahun 2026 untuk mengecor jalan (rigid pavement) sepanjang 13 hingga 15 kilometer. Intervensi infrastruktur ini menjadi sangat krusial mengingat masyarakat setempat hidup dengan jalan rusak selama lebih dari 30 tahun.

Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah daerah mengambil keputusan berani dengan memajukan jadwal lelang atau tender proyek. Proses yang seharusnya baru dimulai pada bulan Mei tersebut ditarik maju agar pengerjaan fisik dapat segera dieksekusi pada awal April.

"Kita percepat tendernya, awal April mungkin insya Allah sudah mulai berjalan. Yang belum dikerjakan (dicor) tahun ini, ditutup dulu pakai base (lapisan dasar) supaya tidak ada mobil-mobil jeblos lagi," tegas Gubernur Mirza saat meninjau lokasi.

Keputusan percepatan ini didasari oleh posisi strategis Kecamatan Rawa Pitu sebagai penghasil utama komoditas padi, kelapa sawit, dan karet. Kondisi jalan yang hancur kerap menjadi biang kerok anjloknya harga jual hasil bumi karena tengkulak membebankan tingginya ongkos transportasi kepada petani.

"Kita ingin jalan ini segera diperbaiki tahun ini juga supaya harga komoditas terjaga, tidak nyungsep. Dengan begitu, masyarakat di sini bisa makmur," tambah Gubernur.

Langkah taktis Pemprov Lampung ini mendapat apresiasi dari perangkat desa setempat. Kepala Desa Sumber Agung, Sahel S., menyebut ruas jalan tersebut adalah urat nadi perekonomian bagi sekitar 3.000 warganya dan menjadi akses penghubung vital menuju Kecamatan Penawar Aji.

Kebijakan perbaikan jalan yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2028 ini diyakini akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Akses jalan yang mulus dan beton yang kuat tidak hanya akan mempermudah mobilitas harian warga, tetapi juga menjamin stabilitas harga komoditas pertanian yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani di Tulang Bawang.

   Comment   

Pemprov Lampung Kebut Perbaikan Jalan Gunung Batin-Daya Murni, Gubernur Tindak Tegas Pelanggar Muatan

LAMPUNG TENGAH – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau langsung progres perbaikan ruas jalan provinsi Gunung Batin–Daya Murni di Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa (3/3/2026). Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur jalan sepanjang 12 kilometer yang menjadi akses vital menuju perlintasan tol.

Langkah peninjauan ini merupakan implementasi dari kebijakan percepatan perbaikan infrastruktur jalur penghubung menjelang libur Idul Fitri. Pemprov Lampung saat ini menerapkan strategi penanganan reaksi cepat yang difokuskan pada titik terparah sepanjang 3 kilometer. Setelah masa liburan usai, pengerjaan konstruksi akan ditingkatkan ke tahap permanen dengan spesifikasi aspal dua lapis yang diperkuat.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa percepatan ini harus dibarengi pengawasan ketat terhadap kualitas proyek di lapangan. Ia secara tegas menginstruksikan agar pembayaran kepada pihak kontraktor tidak dicairkan jika spesifikasi teknis pengerjaan tidak terpenuhi. Hal ini disampaikannya menyusul temuan ketebalan batu dasar (base) pada pengerjaan masa lalu yang ternyata kurang dari standar 35 sentimeter.

"Kualitas harus terjaga, tidak boleh dibayar kalau tidak sesuai spek. Karena pada akhirnya, kita yang kasihan warganya jika jalan cepat rusak kembali," tegas Gubernur Mirza di lokasi peninjauan.

Selain perbaikan fisik, Pemprov Lampung juga menyoroti regulasi terkait pembatasan tonase kendaraan angkutan barang di wilayah tersebut. Kerusakan jalan yang telah terjadi bertahun-tahun ini utamanya dipicu oleh lalu lalang kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL), khususnya truk pengangkut komoditas singkong.

Gubernur menjelaskan bahwa kapasitas maksimal jalan provinsi pada dasarnya hanya didesain untuk menahan beban hingga 8 ton. Namun pada praktiknya, ruas jalan tersebut sering dipaksa menahan beban kendaraan berat hingga 40 ton. "Sektor swasta juga harus pahami, jalan provinsi ini hanya untuk 8 ton, jangan dilewati 40 ton," sesalnya.

Kebijakan perbaikan jalan dengan pengawasan mutu yang ketat ini diyakini akan menjadi solusi jangka panjang bagi masalah infrastruktur di Lampung Tengah. Akses jalan yang kokoh dan awet akan menekan biaya operasional logistik, mempermudah mobilitas masyarakat menuju tol, serta pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.

Intermezzo

Travel

Teknologi