Lampung Tawarkan 11 Proyek Strategis, Dorong Hilirisasi dan Investasi Hijau

INFOBDL.COM    Comment   

Lampung Tawarkan 11 Proyek Strategis, Dorong Hilirisasi dan Investasi Hijau

INFOBDL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat langkah transformasi ekonomi melalui kegiatan Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2025 yang digelar di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (4/11/2025). Forum ini menjadi ajang promosi investasi terbesar yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Acara yang diinisiasi oleh Pemprov Lampung bersama Forum Investasi Lampung (FOILA) itu menghadirkan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan 58 calon investor dari berbagai negara.

Kehadiran puluhan investor asing itu dinilai sebagai bukti meningkatnya minat dan kepercayaan komunitas internasional terhadap potensi ekonomi dan investasi di Provinsi Lampung.

Gubernur Mirza mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan Lampung sebagai pusat hilirisasi dan investasi hijau di Sumatera. "Kami ingin Lampung dikenal bukan hanya sebagai lumbung pangan nasional, tetapi juga pusat industri berbasis nilai tambah dan energi bersih," ujarnya.

Tawarkan 11 Proyek Unggulan

Forum ini memamerkan 11 proyek investasi strategis senilai total lebih dari Rp22 triliun yang terbuka bagi investor domestik dan asing.

Proyek-proyek tersebut meliputi:

1. Kemiling Agripark Development Plan (Rp1,2 triliun). Kawasan terpadu pertanian modern dan agrowisata.
2. Bakauheni Harbour City (Rp4,5 triliun). Pengembangan kawasan wisata terpadu di gerbang Sumatera.
3. Floating Solar Power Plant (Rp2,1 triliun). Pembangkit listrik tenaga surya terapung di Bendungan Batutegi dan Way Sekampung.
4. Starch Amilum Excipients in Medication Formula (Rp800 miliar). Pengolahan turunan pati singkong untuk farmasi.
5. Kota Baru Area (Rp1,7 triliun). Pusat pemerintahan dan bisnis baru di Lampung Selatan.
6. Sebalang Port Expansion (Rp3 triliun). Pengembangan pelabuhan industri energi dan logistik.
7. Betan Subing Terminal & Double Track Railway (Rp2,4 triliun).
8. Batu Tumpang Tourism Cluster (Rp650 miliar).
9. Rajabasa Dharmacity (Rp1,3 triliun).
10. Way Kanan Industrial Park (Rp3,5 triliun).
11. Gunung Tiga Geothermal Power Plant (Rp1,8 triliun).

Salah satu hasil konkret forum ini adalah penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Pemprov Lampung dan PT Bakrie Power untuk proyek pengembangan energi baru terbarukan berbasis panas bumi di Gunung Tiga, Tanggamus.

Pertumbuhan Investasi Naik 30 Persen

Sepanjang 2025, nilai investasi yang masuk ke Lampung mencapai Rp12,95 triliun, meningkat sekitar 30 persen dibanding 2024 yang sebesar Rp9,9 triliun.

Investasi terbesar berasal dari sektor industri makanan dan minuman (42 persen), energi (21 persen), dan pariwisata (15 persen). Lima negara utama penanam modal asing di Lampung adalah Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Australia, dan Tiongkok.

"Lampung memiliki daya tarik investasi karena akses logistik yang baik, biaya tenaga kerja kompetitif, dan dukungan regulasi yang pasti," ujar Gubernur Mirza. Ia menambahkan, upah minimum provinsi (UMP) Lampung saat ini sekitar Rp2,74 juta atau setara USD 170 per bulan, lebih rendah dibanding provinsi industri lain seperti Jawa Barat atau Sumatera Utara.

Potensi Hilirisasi Komoditas Rp130 Triliun

Gubernur Mirza mengungkapkan, 26 persen PDRB Lampung masih disumbang oleh sektor pertanian, dengan nilai produksi mencapai Rp150 triliun per tahun. Namun baru sekitar Rp20 triliun yang diolah menjadi produk industri.

"Artinya masih ada potensi hilirisasi senilai Rp130 triliun yang belum tergarap. Ini peluang besar bagi industri pengolahan," ujarnya.

Lampung dikenal sebagai produsen singkong terbesar nasional, dengan kontribusi 70 persen dari total produksi Indonesia, atau sekitar 8,5 juta ton per tahun. Selain itu, Lampung juga merupakan penghasil utama kopi robusta (126 ribu ton/tahun) dan lada (25 ribu ton/tahun).

Pemerintah daerah kini mendorong pengembangan industri turunan seperti sorbitol, bioetanol, tepung tapioka modifikasi, dan bahan pangan olahan, guna meningkatkan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Dorong Energi Bersih dan Industri Hijau

Dalam sektor energi, Lampung juga tengah menyiapkan beberapa proyek energi terbarukan, antara lain pembangunan green hydrogen plant hasil kolaborasi dengan mitra internasional, serta PLTS terapung di bendungan besar milik pemerintah pusat.

"Lampung bisa menjadi pionir energi bersih di Sumatera. Kami sudah memiliki sumber daya panas bumi hingga 1.200 MW yang siap dikembangkan," kata Gubernur.

Selain itu, Pemprov juga mempercepat penyusunan Lampung Green Investment Roadmap 2026–2030 yang menargetkan 40 persen investasi baru berasal dari sektor ramah lingkungan.

Lima Kawasan Industri Baru

Untuk mendukung percepatan hilirisasi, Pemprov Lampung menyiapkan lima kawasan industri baru, yaitu di Way Kanan, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Pesawaran.

Salah satunya adalah Way Kanan Industrial Park seluas 2.500 hektar, yang akan difokuskan pada industri pangan, kimia, dan logistik. Pengembangan kawasan ini digarap bersama investor nasional dan asing, termasuk Grup Mayapada dan mitra dari Malaysia.

"Kami ingin seluruh rantai pasok industri berada di Lampung, mulai dari bahan baku hingga produk jadi," jelas Gubernur Mirza.

Pariwisata Naik 20 Persen

Selain sektor industri dan energi, pariwisata menjadi lokomotif ekonomi baru. Tahun 2024, kunjungan wisatawan ke Lampung mencapai 18 juta orang, naik 20 persen dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini, pemerintah menargetkan 30 juta kunjungan, termasuk wisatawan mancanegara.

Proyek Bakauheni Harbour City menjadi magnet utama, disusul pengembangan wisata bahari di Teluk Kiluan, Pulau Pahawang, dan Pantai Gigi Hiu. Dua kawasan ekonomi khusus (KEK) wisata juga tengah disiapkan di Bakauheni dan Pesawaran.

Infrastruktur Jadi Keunggulan

Lampung memiliki keunggulan konektivitas di Sumatera. Provinsi ini dilintasi oleh jalan tol Trans Sumatera, jalur kereta api aktif, serta tiga bandara dan enam pelabuhan perikanan.

Waktu tempuh dari Jakarta ke Bandar Lampung kini hanya 3,5 jam melalui Tol Bakauheni–Terbanggi Besar. Infrastruktur ini memperkuat posisi Lampung sebagai gerbang perdagangan antara Pulau Jawa dan Sumatera.

Target 2026: Investasi Rp15 Triliun

Pemprov Lampung menargetkan capaian investasi Rp15 triliun pada 2026, dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 persen. Tahun 2024, ekonomi Lampung tumbuh 5,08 persen, di atas rata-rata nasional 5,04 persen.

Gubernur menegaskan, seluruh kebijakan investasi di Lampung diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif. "Pemerintah hadir sebagai fasilitator, bukan pesaing. Dunia usaha yang akan menjadi motor utama pembangunan," ujarnya.

Gubernur menambahkan, Pemprov berkomitmen menjaga iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, dan mempercepat perizinan melalui sistem digital Lampung Investment One Stop Service.

Rangkaian kegiatan LEIF 2025 yang didukung Bank Indonesia Provinsi Lampung juga menghadirkan pameran proyek-proyek investasi daerah dan dialog langsung antara calon investor dan project owner. Forum ini menjadi ruang interaktif untuk membahas peluang kerja sama, skema pembiayaan, dan model investasi di sektor prioritas Lampung.

"Dengan lokasi yang strategis dan kapasitas pelabuhan yang baik, Lampung kami yakini siap untuk pertumbuhan berkelanjutan," ucap Kepala Perwakilan BI Lampung, Bimo Epyanto.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan UMKM sebagai bagian dari rantai nilai investasi di daerah.

"Jika ingin berinvestasi pada komoditas pangan dan energi baru terbarukan, Lampung merupakan pilihan yang tepat," ujar Imam.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang investasi pada aset-aset potensial milik daerah yang memiliki prospek pengembangan jangka panjang di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, energi, hingga industri pengolahan hasil pertanian.

Melalui forum ini, pemerintah berharap investasi yang masuk mampu mendorong terbentuknya ekosistem industri yang menyerap tenaga kerja lokal.

Dengan investasi hijau dan industri pengolahan, Lampung diproyeksikan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera, sekaligus model provinsi dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia bagian barat. (**).

Lampung Mantapkan Diri Jadi Poros Pertumbuhan Ekonomi Baru di Sumatera

INFOBDL.COM    Comment   

Lampung Mantapkan Diri Jadi Poros Pertumbuhan Ekonomi Baru di Sumatera

INFOBDL — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui peningkatan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Lampung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di seluruh wilayah.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan bahwa investasi merupakan motor penting pembangunan daerah. Pemerintah berkomitmen menciptakan lingkungan usaha yang ramah bagi investor melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan dukungan infrastruktur yang memadai.

“Investasi menjadi motor penting bagi pembangunan Lampung. Karena itu, kami berkomitmen menciptakan lingkungan yang ramah bagi investor, baik dalam negeri maupun asing,” ujar Marindo di Bandar Lampung, Sabtu (1/11/2025).

Hingga triwulan III tahun 2025, realisasi investasi Lampung mencapai Rp12,95 triliun atau 120,32 persen dari target tahunan Rp10,76 triliun. Dari angka tersebut, Rp2,12 triliun berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Rp10,83 triliun dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Menurut Marindo, capaian tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap Lampung semakin menguat. “Capaian ini menjadi bukti bahwa Lampung semakin dipandang sebagai wilayah yang stabil, prospektif, dan siap berkembang,” katanya.

Beberapa sektor menjadi penggerak utama investasi, di antaranya industri makanan, tanaman pangan, peternakan, perkebunan, transportasi, telekomunikasi, hingga industri kimia dan farmasi. Untuk PMDN, sektor dominan meliputi industri makanan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian.

Penanaman modal asing paling banyak datang dari Singapura, Korea Selatan, Malaysia, Australia, dan Tiongkok. Negara-negara tersebut menilai Lampung memiliki potensi besar sebagai pusat agroindustri dan manufaktur di Sumatera bagian selatan.

Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah memperkuat transformasi ekonomi dengan menekankan hilirisasi komoditas unggulan seperti singkong, kopi, lada, dan kelapa sawit. Langkah ini diharapkan memperkuat rantai nilai ekonomi daerah dan menciptakan produk bernilai tambah tinggi.

“Fokus kami saat ini adalah memperkuat rantai nilai ekonomi daerah dengan mendorong industri pengolahan berbasis potensi lokal. Lampung tidak hanya akan menjadi pemasok bahan mentah, tetapi produsen bernilai tambah tinggi,” jelas Marindo.

Data menunjukkan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung pada 2024 mencapai Rp483,88 triliun, dengan kontribusi terbesar dari sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan yang menyumbang 59,39 persen terhadap total PDRB. Capaian ini menempatkan Lampung sebagai perekonomian terbesar keempat di Pulau Sumatera.

Pada semester I-2025, nilai PDRB Lampung mencapai Rp256,1 triliun. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,47 persen pada triwulan I dan 5,09 persen pada triwulan II, menunjukkan tren stabil di atas rata-rata nasional.

Sektor industri pengolahan menjadi tulang punggung utama, menyumbang hampir 19 persen terhadap PDRB atau sekitar Rp91,5 triliun pada 2024. Sebagian besar aktivitasnya berasal dari industri makanan dan minuman, yang terus tumbuh seiring peningkatan permintaan domestik dan ekspor.

Keunggulan Lampung juga terletak pada ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah. Lebih dari 75 persen bahan baku industri pengolahan bersumber dari dalam provinsi, membuat biaya produksi lebih efisien dan meningkatkan daya saing produk.

Selain itu, Lampung memiliki tenaga kerja produktif lebih dari 5 juta jiwa yang siap mendukung dunia industri. Pemerintah terus mengembangkan pelatihan vokasi dan peningkatan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan sektor modern. “SDM yang kuat menjadi kunci keberlanjutan investasi,” ujar Marindo.

Dalam memperkuat iklim investasi, Pemprov Lampung juga menempuh reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik. Melalui sistem Online Single Submission (OSS), seluruh proses perizinan kini dapat dilakukan secara daring untuk memangkas waktu dan biaya administrasi.

“Semua proses kini dilakukan secara digital melalui OSS, sehingga investor tidak perlu lagi mengurus izin secara manual. Kemudahan berusaha menjadi prioritas kami,” kata Marindo.

Pemerintah juga memperbaiki layanan publik untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga dan proyek-proyek strategis berjalan sesuai rencana. Kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan mitra internasional menjadi pendekatan utama dalam memperkuat ekosistem investasi.

Dengan strategi yang terarah, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan wilayahnya tidak hanya sebagai lumbung pangan nasional, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri dan hilirisasi berkelanjutan di Indonesia bagian barat.

Langkah-langkah tersebut mempertegas posisi Lampung sebagai poros ekonomi baru di Sumatera, yang tidak hanya menarik investor nasional maupun asing, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi daerah.

Pemprov Lampung Lepas 31 Calon Praja IPDN, Investasi Jangka Panjang untuk ASN Profesional

INFOBDL.COM    Comment   

Pemprov Lampung Lepas 31 Calon Praja IPDN, Investasi Jangka Panjang untuk ASN Profesional

INFOBDL---Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melepas 31 calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXXVI asal Lampung. Acara berlangsung di Lapangan Korpri, komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (23/9/2025).

Dalam sambutannya, Marindo membacakan pesan Gubernur yang mengucapkan selamat kepada para calon praja yang dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Rektor IPDN Nomor 800.1.2.2–406 Tahun 2025 tertanggal 16 September 2025. Para peserta ini merupakan putra-putri terbaik Lampung yang lolos seleksi nasional tahun ini.

Menurut Gubernur, proses seleksi IPDN tahun 2025 mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, terdapat lima tahapan seleksi baru, yakni tes kesehatan tahap I, tes psikologi serta integritas, verifikasi faktual dokumen, tes kesehatan tahap II, dan tes kesamaptaan serta pemeriksaan penampilan.

"Alhamdulillah dari tahapan yang ketat itu, ada 31 siswa asal Lampung yang berhasil diterima," ucap Sekda Marindo. Ia berharap para calon praja menjaga nama baik daerah selama menempuh pendidikan empat tahun di Kampus Jatinangor, Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Sekda, menaruh harapan besar kepada para lulusan IPDN untuk kelak menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat.

"Semoga pendidikan yang ditempuh menjadi bekal berharga dalam mengabdi kepada bangsa dan daerah," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, yang juga alumnus IPDN angkatan I, memberikan motivasi kepada calon praja. Ia mengingatkan pentingnya kesungguhan dalam menjalani proses pendidikan.

"Empat tahun bisa terasa pendek atau panjang, tergantung bagaimana adik-adik menjalaninya. Jangan hanya duduk diam, tapi isi perjalanan dengan belajar, melihat, dan mengambil pengalaman," kata Bayana.

Bayana menekankan, kampus hanyalah perantara menuju pengabdian yang sesungguhnya. Menurut dia, calon pemimpin sejati lahir dari tempaan mental, intelektual, dan emosional yang kuat. "Saya pesan, lepaskan status sosial. Yang penting adalah tekad menjadi abdi praja terbaik untuk membangun Lampung," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perjalanan pendidikan di IPDN penuh tantangan. Hanya mereka yang mampu bertahan di bawah tekanan dan tetap berprestasi yang kelak tumbuh menjadi pemimpin. "Pemimpin lahir dari keterbatasan dan tekanan, bukan dari kenyamanan," ujarnya.

Selain jajaran pemerintah, orang tua calon praja juga hadir dalam acara pelepasan. Salah satunya pasangan Azwand dan Septinawati, orang tua dari M. Farhan Aznaldy dari Lampung Utara. Mereka mengaku bangga anaknya bisa lolos seleksi ketat IPDN.

"Alhamdulillah anak kami bisa lulus. Kami sudah menyiapkan semua kebutuhan, terutama mental agar siap menghadapi pendidikan yang disiplin," ujar Septinawati.

Azwand menambahkan, perjuangan untuk masuk IPDN tidak mudah. Karena itu, ia berharap putranya bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. "Kami selalu menekankan agar Farhan semangat, disiplin, dan mampu melewati tantangan selama empat tahun ke depan," katanya.

Keduanya juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memfasilitasi keberangkatan calon praja menuju kampus IPDN. Dukungan itu, kata mereka, sangat membantu keluarga.

Pelepasan ini menjadi momen penting, tidak hanya bagi para calon praja dan keluarganya, tetapi juga bagi pemerintah daerah. Sebab, para lulusan IPDN diharapkan memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di Lampung pada masa mendatang.

Keberadaan kader muda birokrasi yang ditempa di IPDN diyakini akan mendukung misi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk mewujudkan birokrasi berintegritas, inovatif, dan melayani. Dengan begitu, pelayanan publik di Lampung dapat semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, pelepasan 31 calon praja ini bukan hanya seremoni, melainkan juga investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam menyiapkan generasi penerus yang siap mengabdi. Harapan besar pun dititipkan agar mereka kembali ke Lampung membawa ilmu dan pengalaman untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Masjid Raya Al-Bakrie: Diplomasi Budaya Lampung dari Ruang Ibadah ke Panggung Dunia

INFOBDL.COM    Comment   

Masjid Raya Al-Bakrie: Diplomasi Budaya Lampung dari Ruang Ibadah ke Panggung Dunia

INFOBDL---Sejak diresmikan pada 12 September 2025, Masjid Raya Al-Bakrie langsung menyedot perhatian publik. Bangunan dengan arsitektur modern bernuansa Timur Tengah itu berdiri gagah di jantung Kota Bandar Lampung. Kubah emasnya berkilau, menandai kehadiran ikon baru yang bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga simbol diplomasi budaya Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa masjid ini akan difungsikan sebagai ruang multiguna: tempat salat, pusat pendidikan, kegiatan sosial, sekaligus destinasi pariwisata religi. “Kami ingin Masjid Raya Al-Bakrie menjadi wajah baru Lampung yang ramah, terbuka, dan membanggakan,” ujar Mirza. Ia bahkan berencana menyiapkan layanan shuttle bus dari bandara agar wisatawan dapat langsung singgah.

Dari Ibadah ke Pariwisata Religi

Lampung selama ini dikenal sebagai pintu gerbang Sumatera. Namun, identitas budayanya kerap tertutup oleh popularitas daerah lain. Dengan hadirnya Masjid Raya Al-Bakrie, pemerintah daerah ingin menegaskan posisi Lampung sebagai destinasi religi sekaligus pusat kegiatan Islam di Sumatera bagian selatan.

Masjid berkapasitas 12 ribu jamaah ini dirancang lebih dari sekadar rumah ibadah. Di dalam kompleks seluas 2,2 hektar itu terdapat ruang belajar Al-Qur’an, perpustakaan, ballroom, hingga area UMKM. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi magnet wisatawan, sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat. “Kami ingin masjid ini memberi manfaat langsung bagi warga sekitar,” kata Aburizal Bakrie, tokoh nasional yang memprakarsai pembangunan melalui Yayasan Bakri Amanah.

Diplomasi Budaya lewat Arsitektur

Arsitektur masjid memadukan gaya kontemporer dengan sentuhan tradisi Nusantara. PT Urbana Indonesia, konsultan yang merancang bangunan, menampilkan garis modern namun tetap menyisakan ruang untuk aksen lokal. Area hijau, taman anak, dan jogging track menegaskan bahwa masjid ini bukan ruang eksklusif, melainkan ruang publik yang hidup.

Pemerintah provinsi berharap rancangan ini bisa menjadi medium diplomasi budaya. Melalui arsitektur dan aktivitas keagamaan, Lampung memperkenalkan dirinya kepada dunia: sebuah daerah yang religius, inklusif, dan modern. Menteri Agama Nasaruddin Umar bahkan menyebut masjid ini bisa menjadi teladan nasional dalam pengelolaan rumah ibadah yang ramah bagi semua.

Strategi Membangun Citra Lampung

Langkah menjadikan masjid sebagai ikon pariwisata religi bukan tanpa perhitungan. Data BPS Lampung menunjukkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara meningkat dalam lima tahun terakhir. Kehadiran Masjid Raya Al-Bakrie diproyeksikan memperkuat tren itu. “Diplomasi budaya Lampung bukan lagi lewat panggung seni atau kuliner semata, tetapi juga lewat simbol keagamaan yang menyatukan,” kata Mirza.

Sejumlah agenda berskala nasional dan internasional sudah menanti. Dalam waktu dekat, masjid ini akan menjadi lokasi program Damai Indonesiaku TV One dengan menghadirkan penceramah dari dalam dan luar negeri. Pemerintah daerah juga berencana menjadikan masjid sebagai tuan rumah forum dialog antaragama dan konferensi Islam internasional.

Warisan untuk Generasi Mendatang

Bagi keluarga besar Bakrie, masjid ini adalah bentuk pengabdian kepada tanah kelahiran Haji Achmad Bakrie. “Kami ingin menghadirkan warisan yang bermanfaat lintas generasi,” kata Aninditha Anestya Bakrie, Ketua Pelaksana Pembangunan.

Warisan itu kini berada di tangan masyarakat Lampung. Bagaimana masjid ini dikelola dan dimakmurkan akan menentukan sejauh mana diplomasi budaya Lampung bisa menggaung di kancah nasional bahkan internasional.

Masjid Raya Al-Bakrie bukan sekadar landmark keagamaan. Ia adalah simbol identitas baru Lampung: daerah yang meneguhkan akar budaya dan religiusitasnya, sekaligus membuka diri pada dunia.

Gubernur Lampung Lantik Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali sebagai Bupati-Wakil Bupati Pesawaran

INFOBDL.COM    Comment   

Gubernur Lampung Lantik Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali sebagai Bupati-Wakil Bupati Pesawaran

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melantik Nanda Indira sebagai Bupati dan Antonius Muhammad Ali sebagai Wakil Bupati Pesawaran periode 2025–2030. Pelantikan berlangsung di Balai Keratun, lantai 3 Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 27 Agustus 2025.

Pelantikan itu didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-2876 Tahun 2025 tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran. Usai pengambilan sumpah jabatan, Gubernur Mirza menyematkan tanda jabatan sekaligus menyerahkan SK Mendagri kepada pasangan kepala daerah tersebut.

Dalam acara itu, turut dilakukan pelantikan Aria Sandi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Pesawaran, serta Nurhayati sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Pesawaran. Pelantikan dilakukan oleh Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa jabatan kepala daerah adalah amanah besar untuk melayani rakyat. Ia mengingatkan filosofi kearifan lokal Lampung, Andan Jejama, yang bermakna menjaga bersama-sama, sebagai spirit kepemimpinan yang harus dipegang Bupati dan Wakil Bupati baru.

"Pesawaran adalah daerah yang beragam, pemimpin harus mampu merangkul semua golongan, menjaga harmoni, dan mencintai rakyatnya," kata Gubernur Mirza di hadapan undangan.

Pelantikan ini sempat tertunda karena Kabupaten Pesawaran menjadi salah satu daerah yang harus menggelar pemungutan suara ulang (PSU) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah PSU selesai, pasangan Nanda–Antonius akhirnya resmi dilantik.

Gubernur Mirza meminta kepemimpinan baru segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pesawaran 2025–2029. Dokumen itu harus selaras dengan RPJMD Provinsi Lampung yang kini memasuki tahap Penguatan Pondasi Transformasi.

Gubernur juga mengingatkan agar RPJMD Pesawaran sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten dinilai krusial untuk mendukung program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

Data pembangunan menunjukkan sejumlah indikator Pesawaran masih tertinggal. Pertumbuhan ekonomi daerah itu tercatat 3,9 persen, lebih rendah dari rata-rata provinsi yang mencapai 4,57 persen. Tingkat kemiskinan di Pesawaran masih 11,86 persen, lebih tinggi dibanding Lampung yang berada di angka 10,69 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka juga mencapai 4,36 persen, di atas rata-rata provinsi sebesar 4,19 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024 masih di angka 70,24, sedangkan Lampung sudah 73,13. "Untuk memperbaiki capaian ini, diperlukan dedikasi dan kerja keras semua pihak," kata Gubernur.

Menurutnya, visi pembangunan Lampung 2025–2030 adalah Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. Visi itu diwujudkan melalui tiga misi atau Tiga Cita: mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, memperkuat sumber daya manusia unggul, serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab dan berkelanjutan.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi menetapkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Rahmat berharap Pesawaran ikut menyinergikan programnya, mulai dari optimalisasi ekonomi desa lewat BUMDes, penyediaan pupuk organik melalui unit produksi mikro, hingga stabilisasi harga pangan dengan memprioritaskan produk lokal.

Ia juga menekankan pentingnya manajemen aparatur sipil negara (ASN) berbasis sistem merit. "Bupati bertanggung jawab penuh pada pembinaan ASN. Bangunlah iklim kerja yang profesional dan penuh semangat pelayanan," ujarnya.

Gubernur Mirza menambahkan, pelantikan Ketua PKK, Dekranasda, dan Tim Pembina Posyandu diharapkan memperkuat pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut adalah motor penggerak peningkatan kesehatan, kemandirian, dan produktivitas keluarga.

Acara pelantikan juga diwarnai dengan serah terima jabatan dari Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran periode sebelumnya, Dendi Ramadhona dan Marzuki, kepada pasangan Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali.

Dengan kepemimpinan baru ini, pemerintah provinsi berharap Pesawaran mampu mempercepat perbaikan indikator pembangunan, memperkuat sinergi dengan provinsi, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Bagi masyarakat, kebijakan ini berarti hadirnya harapan baru untuk layanan publik yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, dan kesejahteraan yang meningkat.(rls)

Kolaborasi KIM dan Pemerintah Jadi Akselerator Transformasi Digital di Desa

INFOBDL.COM    Comment   

Kolaborasi KIM dan Pemerintah Jadi Akselerator Transformasi Digital di Desa

Bandar Lampung---Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung menggelar Bimbingan Teknis Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Balai Keratun, Bandar Lampung, Selasa, (26/08/2025).

Kegiatan ini menekankan peran KIM sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat desa, terutama dalam mendukung program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih dan percepatan transformasi digital.

Plt. Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Marolli J. Indarto, mengatakan KIM menjadi ujung tombak dalam memastikan informasi pemerintah sampai secara tepat kepada warga. “KIM berperan penting agar program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih dipahami dan diikuti masyarakat,” kata Marolli di sela acara.

Menurut Marolli, Koperasi Desa Merah Putih yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dirancang untuk memperkuat ekonomi desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antara kota dan desa, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

Dalam konteks digitalisasi, ia menambahkan, KIM diharapkan mampu menghadirkan konten yang edukatif dan relevan dengan kebutuhan warga. “Peserta bimtek ini juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi digital setara 6 GB sebagai pengakuan atas peningkatan kapasitas mereka,” ujar Marolli.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menilai keberlanjutan peran KIM sangat bergantung pada dukungan pendanaan. Menurut dia, Dana Desa bisa menjadi instrumen penting untuk membiayai kegiatan KIM secara berkelanjutan.

“KIM bisa menjadi motor penggerak publikasi program pemerintah, mulai dari koperasi, stunting, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Karena itu, perlu payung hukum agar aktivitas KIM memiliki kepastian anggaran,” kata Ganjar.

Selain soal pembiayaan, bimtek ini juga membahas pentingnya kolaborasi antara KIM, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain. Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan potensi desa, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pasar produk lokal.

Acara yang berlangsung secara luring dan daring ini dihadiri perwakilan Dinas Kominfo kabupaten/kota, Dinas Koperasi dan UKM, serta komunitas media. Diskusi interaktif dalam bimtek menyoroti praktik baik KIM dalam mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan desa.

Pemerintah berharap, lewat pelatihan ini KIM tidak hanya menjadi jembatan informasi, tetapi juga penggerak literasi digital di tingkat desa. Dengan begitu, masyarakat desa dapat lebih mandiri, inklusif, dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital.

Transformasi digital berbasis desa melalui KIM diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus memperkecil kesenjangan digital. Kebijakan ini diharapkan memberi dampak langsung berupa meningkatnya akses informasi, peluang usaha, dan kualitas hidup masyarakat desa.(rls)