INFOBDL — Gubernur Rahmat Mirzani Djausal membuka Rakorda Posyandu 2025 dan menegaskan percepatan transformasi layanan Posyandu hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Rakorda berlangsung di Hotel Horison, 18–19 November, dan dihadiri pembina Posyandu kabupaten/kota, perangkat daerah pengampu SPM, organisasi mitra, serta ribuan kader.
Gubernur menekankan bahwa Posyandu kini berperan lebih luas dari sekadar layanan kesehatan dasar. Merujuk Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu menjadi pusat layanan terpadu yang mencakup kesehatan, PAUD, perumahan rakyat, perlindungan sosial, keamanan lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Posyandu adalah garda terdepan negara. Semua bayi dan anak harus mendapat layanan yang sama,” kata Gubernur. Ia menegaskan kualitas SDM sebagai penentu kemajuan daerah dan pentingnya layanan setara sejak 1.000 hari pertama kehidupan.
Lampung memiliki 8.456 Posyandu dengan lebih dari 31 ribu kader. Gubernur Mirza mengapresiasi para kader yang menurutnya menjadi tulang punggung pelayanan masyarakat. Pemerintah Provinsi disebut telah mengalokasikan dukungan APBD untuk memperkuat Posyandu hingga 2026.
Ia meminta enam OPD pengampu SPM memperkuat sinergi agar Posyandu dapat memberikan layanan holistik. Program Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, menyusui, dan balita disebut sebagai intervensi kunci menekan masalah gizi.
Gubernur berharap Rakorda menghasilkan rekomendasi konkret. “Kita ingin generasi Lampung tumbuh lebih hebat dari kita. Posyandu adalah fondasinya,” ujarnya.
Pemprov Lampung menyerahkan bantuan bagi pembina Posyandu dan masyarakat, termasuk susu UHT, bansos, peralatan Posyandu, alat bantu disabilitas, paket kebutuhan pokok, hingga alat pemadam kebakaran.
Sementara itu, Pembina Posyandu Lampung Purnama Wulan Sari Mirza menekankan percepatan registrasi Posyandu sesuai Keputusan Mendagri Nomor 100.3-2834 Tahun 2025. Ia menargetkan seluruh Posyandu Lampung terdaftar pada 2026.
Wulan juga meminta pembina kabupaten/kota memperkuat supervisi SPM dan membahas isu kesehatan seperti stunting, kecacingan, TBC, imunisasi, hingga penguatan monitoring Puskesmas–Posyandu.
“Kemauan dan kolaborasi adalah kunci. Tantangan di lapangan harus menjadi peluang untuk meningkatkan layanan,” kata Wulan. Ia berharap Rakorda melahirkan keputusan yang memperkuat kualitas Posyandu di seluruh Lampung.