INFOBDL --- Lampung mencatatkan inflasi rendah dan menjadi satu-satunya provinsi di Sumatra yang masuk daftar 10 besar daerah dengan inflasi terendah nasional. BPS merilis inflasi year-on-year Lampung berada pada level 1,20 persen per 3 November 2025, jauh di bawah rentang target nasional 1,5 hingga 3,5 persen. Di tingkat kota, Bandar Lampung mencatat inflasi paling rendah secara nasional, hanya 0,43 persen.
Capaian ini disebut tak lepas dari stabilitas harga pangan di daerah sentra pertanian tersebut. Lampung selama ini dikenal sebagai pemasok utama kebutuhan pangan nasional, terutama beras, jagung, ayam ras, dan hortikultura. Penguatan produksi, distribusi, dan intervensi rutin di pasar disebut menjadi faktor penentu.
Data inflasi itu dipaparkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin, 17 November 2025, yang turut diikuti Pemerintah Provinsi Lampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto.
Meski inflasi nasional per Oktober 2025 mencapai 2,86 persen, Lampung mampu menahan gejolak harga, terutama untuk komoditas pangan strategis. “Inflasi di kita tidak terlepas dari dampak global, namun kekuatan pasokan pangan daerah menjadi bantalan yang cukup penting,” ujar Bima Arya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan hanya lima provinsi yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga pada pekan kedua November. Mayoritas daerah, termasuk Lampung, mencatat penurunan. Komoditas yang paling memengaruhi kenaikan harga secara nasional tetap didominasi cabai merah dan beras—dua komoditas yang produksinya relatif stabil di Lampung.
Lampung merupakan salah satu pemasok utama cabai di Sumatra, serta termasuk dalam lima besar lumbung beras nasional. Ketersediaan hasil panen di tingkat produsen membuat tekanan harga di pasar lebih mudah dikendalikan, terutama pada periode perubahan musim.
Di luar isu inflasi, rapat tersebut juga membahas kesiapan pasokan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut Lampung telah mengoperasikan 711 dari 791 titik Standar Pelayanan Pangan Gizi (SPPG). Ia mengingatkan perlunya langkah preventif agar kebutuhan tambahan pangan untuk program tersebut tidak mendorong kenaikan harga komoditas lokal.
Pada sektor perumahan, pemerintah daerah diminta menyelaraskan pelaporan pembangunan rumah, termasuk renovasi RTLH, ke sistem perencanaan daerah. Namun, bagi Lampung, isu stabilitas pangan diperkirakan tetap menjadi faktor utama dalam menjaga inflasi rendah hingga akhir tahun.