INFOBDL — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya menurunkan angka kemiskinan dan memperluas akses pendidikan bagi warga kurang mampu. Penegasan itu disampaikan Gubernur Lampung melalui amanat tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dalam Upacara Bulanan Pemprov Lampung di Lapangan KORPRI, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin, 17 November 2025.
Merujuk Katalog Potret Kemiskinan Lampung yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 29 September 2025, Marindo menyebut angka kemiskinan di Lampung turun drastis dalam satu dekade. Pada 2015, tingkat kemiskinan tercatat 35 persen, sementara pada 2025 tinggal 10 persen.
“Penurunan ini melampaui kecepatan rata-rata nasional. Ini menjadi bukti bahwa program peningkatan kesejahteraan sosial di Lampung berjalan efektif,” ujar Marindo membacakan amanat Gubernur.
Pendidikan Gratis untuk Keluarga Miskin
Pemprov Lampung memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat, yang menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap Program Strategis Nasional pemerintah pusat. Saat ini terdapat tiga sekolah rakyat rintisan di Lampung Selatan, Bandar Lampung, dan Lampung Timur.
Pemerintah daerah juga memulai pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Terpadu seluas 10 hektare di kawasan Kota Baru, Desa Purwatani, Kecamatan Jati Agung. Fasilitas itu disiapkan untuk jenjang SD dan SMP dan dirancang bagi peserta didik dari keluarga miskin.
“Pembangunan ini wujud keberpihakan pemerintah agar anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa mengenyam pendidikan bermutu tanpa terbebani biaya,” kata Marindo.
Layanan Sosial Diperkuat
Dalam amanatnya, Gubernur mengingatkan pentingnya empati dan kepedulian sosial di tengah situasi masyarakat yang semakin individualis. Pemprov Lampung, melalui Dinas Sosial, disebut terus memperkuat layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Program yang dijalankan mencakup bantuan kebutuhan dasar hingga pemberdayaan sosial.
“Pemenuhan hak sosial bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat. Kolaborasi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warga Lampung,” ucapnya.
Gubernur juga meminta aparatur sipil negara (ASN) memperkuat kepekaan sosial sebagai pelayan publik dan memastikan seluruh layanan pemerintah makin inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Sertifikasi Aset Pemprov
Dalam upacara itu, Gubernur turut mengapresiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran yang telah merampungkan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2025. Aset tersebut mencakup 31 bidang tanah dengan total luas 234.183 meter persegi yang tersebar di 16 desa pada dua kecamatan di Pesawaran, meliputi ruas Simpang Padang Cermin hingga Simpang Teluk Kiluan.
Di akhir amanat, Gubernur mengajak ASN mempertahankan semangat kerja dan terus berinovasi. “Mari kita beradaptasi dengan perubahan dan menjaga komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Lampung,” tuturnya.