Pemprov Lampung Lepas 31 Calon Praja IPDN, Investasi Jangka Panjang untuk ASN Profesional

INFOBDL.COM    Comment   

Pemprov Lampung Lepas 31 Calon Praja IPDN, Investasi Jangka Panjang untuk ASN Profesional

INFOBDL---Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melepas 31 calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) angkatan XXXVI asal Lampung. Acara berlangsung di Lapangan Korpri, komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (23/9/2025).

Dalam sambutannya, Marindo membacakan pesan Gubernur yang mengucapkan selamat kepada para calon praja yang dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Rektor IPDN Nomor 800.1.2.2–406 Tahun 2025 tertanggal 16 September 2025. Para peserta ini merupakan putra-putri terbaik Lampung yang lolos seleksi nasional tahun ini.

Menurut Gubernur, proses seleksi IPDN tahun 2025 mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, terdapat lima tahapan seleksi baru, yakni tes kesehatan tahap I, tes psikologi serta integritas, verifikasi faktual dokumen, tes kesehatan tahap II, dan tes kesamaptaan serta pemeriksaan penampilan.

"Alhamdulillah dari tahapan yang ketat itu, ada 31 siswa asal Lampung yang berhasil diterima," ucap Sekda Marindo. Ia berharap para calon praja menjaga nama baik daerah selama menempuh pendidikan empat tahun di Kampus Jatinangor, Jawa Barat.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Sekda, menaruh harapan besar kepada para lulusan IPDN untuk kelak menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat.

"Semoga pendidikan yang ditempuh menjadi bekal berharga dalam mengabdi kepada bangsa dan daerah," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Inspektur Provinsi Lampung, Bayana, yang juga alumnus IPDN angkatan I, memberikan motivasi kepada calon praja. Ia mengingatkan pentingnya kesungguhan dalam menjalani proses pendidikan.

"Empat tahun bisa terasa pendek atau panjang, tergantung bagaimana adik-adik menjalaninya. Jangan hanya duduk diam, tapi isi perjalanan dengan belajar, melihat, dan mengambil pengalaman," kata Bayana.

Bayana menekankan, kampus hanyalah perantara menuju pengabdian yang sesungguhnya. Menurut dia, calon pemimpin sejati lahir dari tempaan mental, intelektual, dan emosional yang kuat. "Saya pesan, lepaskan status sosial. Yang penting adalah tekad menjadi abdi praja terbaik untuk membangun Lampung," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa perjalanan pendidikan di IPDN penuh tantangan. Hanya mereka yang mampu bertahan di bawah tekanan dan tetap berprestasi yang kelak tumbuh menjadi pemimpin. "Pemimpin lahir dari keterbatasan dan tekanan, bukan dari kenyamanan," ujarnya.

Selain jajaran pemerintah, orang tua calon praja juga hadir dalam acara pelepasan. Salah satunya pasangan Azwand dan Septinawati, orang tua dari M. Farhan Aznaldy dari Lampung Utara. Mereka mengaku bangga anaknya bisa lolos seleksi ketat IPDN.

"Alhamdulillah anak kami bisa lulus. Kami sudah menyiapkan semua kebutuhan, terutama mental agar siap menghadapi pendidikan yang disiplin," ujar Septinawati.

Azwand menambahkan, perjuangan untuk masuk IPDN tidak mudah. Karena itu, ia berharap putranya bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. "Kami selalu menekankan agar Farhan semangat, disiplin, dan mampu melewati tantangan selama empat tahun ke depan," katanya.

Keduanya juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memfasilitasi keberangkatan calon praja menuju kampus IPDN. Dukungan itu, kata mereka, sangat membantu keluarga.

Pelepasan ini menjadi momen penting, tidak hanya bagi para calon praja dan keluarganya, tetapi juga bagi pemerintah daerah. Sebab, para lulusan IPDN diharapkan memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di Lampung pada masa mendatang.

Keberadaan kader muda birokrasi yang ditempa di IPDN diyakini akan mendukung misi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk mewujudkan birokrasi berintegritas, inovatif, dan melayani. Dengan begitu, pelayanan publik di Lampung dapat semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, pelepasan 31 calon praja ini bukan hanya seremoni, melainkan juga investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam menyiapkan generasi penerus yang siap mengabdi. Harapan besar pun dititipkan agar mereka kembali ke Lampung membawa ilmu dan pengalaman untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Masjid Raya Al-Bakrie: Diplomasi Budaya Lampung dari Ruang Ibadah ke Panggung Dunia

INFOBDL.COM    Comment   

Masjid Raya Al-Bakrie: Diplomasi Budaya Lampung dari Ruang Ibadah ke Panggung Dunia

INFOBDL---Sejak diresmikan pada 12 September 2025, Masjid Raya Al-Bakrie langsung menyedot perhatian publik. Bangunan dengan arsitektur modern bernuansa Timur Tengah itu berdiri gagah di jantung Kota Bandar Lampung. Kubah emasnya berkilau, menandai kehadiran ikon baru yang bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga simbol diplomasi budaya Provinsi Lampung.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa masjid ini akan difungsikan sebagai ruang multiguna: tempat salat, pusat pendidikan, kegiatan sosial, sekaligus destinasi pariwisata religi. “Kami ingin Masjid Raya Al-Bakrie menjadi wajah baru Lampung yang ramah, terbuka, dan membanggakan,” ujar Mirza. Ia bahkan berencana menyiapkan layanan shuttle bus dari bandara agar wisatawan dapat langsung singgah.

Dari Ibadah ke Pariwisata Religi

Lampung selama ini dikenal sebagai pintu gerbang Sumatera. Namun, identitas budayanya kerap tertutup oleh popularitas daerah lain. Dengan hadirnya Masjid Raya Al-Bakrie, pemerintah daerah ingin menegaskan posisi Lampung sebagai destinasi religi sekaligus pusat kegiatan Islam di Sumatera bagian selatan.

Masjid berkapasitas 12 ribu jamaah ini dirancang lebih dari sekadar rumah ibadah. Di dalam kompleks seluas 2,2 hektar itu terdapat ruang belajar Al-Qur’an, perpustakaan, ballroom, hingga area UMKM. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi magnet wisatawan, sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat. “Kami ingin masjid ini memberi manfaat langsung bagi warga sekitar,” kata Aburizal Bakrie, tokoh nasional yang memprakarsai pembangunan melalui Yayasan Bakri Amanah.

Diplomasi Budaya lewat Arsitektur

Arsitektur masjid memadukan gaya kontemporer dengan sentuhan tradisi Nusantara. PT Urbana Indonesia, konsultan yang merancang bangunan, menampilkan garis modern namun tetap menyisakan ruang untuk aksen lokal. Area hijau, taman anak, dan jogging track menegaskan bahwa masjid ini bukan ruang eksklusif, melainkan ruang publik yang hidup.

Pemerintah provinsi berharap rancangan ini bisa menjadi medium diplomasi budaya. Melalui arsitektur dan aktivitas keagamaan, Lampung memperkenalkan dirinya kepada dunia: sebuah daerah yang religius, inklusif, dan modern. Menteri Agama Nasaruddin Umar bahkan menyebut masjid ini bisa menjadi teladan nasional dalam pengelolaan rumah ibadah yang ramah bagi semua.

Strategi Membangun Citra Lampung

Langkah menjadikan masjid sebagai ikon pariwisata religi bukan tanpa perhitungan. Data BPS Lampung menunjukkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara meningkat dalam lima tahun terakhir. Kehadiran Masjid Raya Al-Bakrie diproyeksikan memperkuat tren itu. “Diplomasi budaya Lampung bukan lagi lewat panggung seni atau kuliner semata, tetapi juga lewat simbol keagamaan yang menyatukan,” kata Mirza.

Sejumlah agenda berskala nasional dan internasional sudah menanti. Dalam waktu dekat, masjid ini akan menjadi lokasi program Damai Indonesiaku TV One dengan menghadirkan penceramah dari dalam dan luar negeri. Pemerintah daerah juga berencana menjadikan masjid sebagai tuan rumah forum dialog antaragama dan konferensi Islam internasional.

Warisan untuk Generasi Mendatang

Bagi keluarga besar Bakrie, masjid ini adalah bentuk pengabdian kepada tanah kelahiran Haji Achmad Bakrie. “Kami ingin menghadirkan warisan yang bermanfaat lintas generasi,” kata Aninditha Anestya Bakrie, Ketua Pelaksana Pembangunan.

Warisan itu kini berada di tangan masyarakat Lampung. Bagaimana masjid ini dikelola dan dimakmurkan akan menentukan sejauh mana diplomasi budaya Lampung bisa menggaung di kancah nasional bahkan internasional.

Masjid Raya Al-Bakrie bukan sekadar landmark keagamaan. Ia adalah simbol identitas baru Lampung: daerah yang meneguhkan akar budaya dan religiusitasnya, sekaligus membuka diri pada dunia.

Gubernur Lampung Lantik Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali sebagai Bupati-Wakil Bupati Pesawaran

INFOBDL.COM    Comment   

Gubernur Lampung Lantik Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali sebagai Bupati-Wakil Bupati Pesawaran

BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melantik Nanda Indira sebagai Bupati dan Antonius Muhammad Ali sebagai Wakil Bupati Pesawaran periode 2025–2030. Pelantikan berlangsung di Balai Keratun, lantai 3 Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 27 Agustus 2025.

Pelantikan itu didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-2876 Tahun 2025 tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran. Usai pengambilan sumpah jabatan, Gubernur Mirza menyematkan tanda jabatan sekaligus menyerahkan SK Mendagri kepada pasangan kepala daerah tersebut.

Dalam acara itu, turut dilakukan pelantikan Aria Sandi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Pesawaran, serta Nurhayati sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Pesawaran. Pelantikan dilakukan oleh Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa jabatan kepala daerah adalah amanah besar untuk melayani rakyat. Ia mengingatkan filosofi kearifan lokal Lampung, Andan Jejama, yang bermakna menjaga bersama-sama, sebagai spirit kepemimpinan yang harus dipegang Bupati dan Wakil Bupati baru.

"Pesawaran adalah daerah yang beragam, pemimpin harus mampu merangkul semua golongan, menjaga harmoni, dan mencintai rakyatnya," kata Gubernur Mirza di hadapan undangan.

Pelantikan ini sempat tertunda karena Kabupaten Pesawaran menjadi salah satu daerah yang harus menggelar pemungutan suara ulang (PSU) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah PSU selesai, pasangan Nanda–Antonius akhirnya resmi dilantik.

Gubernur Mirza meminta kepemimpinan baru segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pesawaran 2025–2029. Dokumen itu harus selaras dengan RPJMD Provinsi Lampung yang kini memasuki tahap Penguatan Pondasi Transformasi.

Gubernur juga mengingatkan agar RPJMD Pesawaran sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten dinilai krusial untuk mendukung program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

Data pembangunan menunjukkan sejumlah indikator Pesawaran masih tertinggal. Pertumbuhan ekonomi daerah itu tercatat 3,9 persen, lebih rendah dari rata-rata provinsi yang mencapai 4,57 persen. Tingkat kemiskinan di Pesawaran masih 11,86 persen, lebih tinggi dibanding Lampung yang berada di angka 10,69 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka juga mencapai 4,36 persen, di atas rata-rata provinsi sebesar 4,19 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024 masih di angka 70,24, sedangkan Lampung sudah 73,13. "Untuk memperbaiki capaian ini, diperlukan dedikasi dan kerja keras semua pihak," kata Gubernur.

Menurutnya, visi pembangunan Lampung 2025–2030 adalah Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. Visi itu diwujudkan melalui tiga misi atau Tiga Cita: mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, memperkuat sumber daya manusia unggul, serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab dan berkelanjutan.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi menetapkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Rahmat berharap Pesawaran ikut menyinergikan programnya, mulai dari optimalisasi ekonomi desa lewat BUMDes, penyediaan pupuk organik melalui unit produksi mikro, hingga stabilisasi harga pangan dengan memprioritaskan produk lokal.

Ia juga menekankan pentingnya manajemen aparatur sipil negara (ASN) berbasis sistem merit. "Bupati bertanggung jawab penuh pada pembinaan ASN. Bangunlah iklim kerja yang profesional dan penuh semangat pelayanan," ujarnya.

Gubernur Mirza menambahkan, pelantikan Ketua PKK, Dekranasda, dan Tim Pembina Posyandu diharapkan memperkuat pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut adalah motor penggerak peningkatan kesehatan, kemandirian, dan produktivitas keluarga.

Acara pelantikan juga diwarnai dengan serah terima jabatan dari Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran periode sebelumnya, Dendi Ramadhona dan Marzuki, kepada pasangan Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali.

Dengan kepemimpinan baru ini, pemerintah provinsi berharap Pesawaran mampu mempercepat perbaikan indikator pembangunan, memperkuat sinergi dengan provinsi, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Bagi masyarakat, kebijakan ini berarti hadirnya harapan baru untuk layanan publik yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, dan kesejahteraan yang meningkat.(rls)

Kolaborasi KIM dan Pemerintah Jadi Akselerator Transformasi Digital di Desa

INFOBDL.COM    Comment   

Kolaborasi KIM dan Pemerintah Jadi Akselerator Transformasi Digital di Desa

Bandar Lampung---Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi Lampung menggelar Bimbingan Teknis Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Balai Keratun, Bandar Lampung, Selasa, (26/08/2025).

Kegiatan ini menekankan peran KIM sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat desa, terutama dalam mendukung program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih dan percepatan transformasi digital.

Plt. Direktur Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Marolli J. Indarto, mengatakan KIM menjadi ujung tombak dalam memastikan informasi pemerintah sampai secara tepat kepada warga. “KIM berperan penting agar program prioritas seperti Koperasi Desa Merah Putih dipahami dan diikuti masyarakat,” kata Marolli di sela acara.

Menurut Marolli, Koperasi Desa Merah Putih yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dirancang untuk memperkuat ekonomi desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antara kota dan desa, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

Dalam konteks digitalisasi, ia menambahkan, KIM diharapkan mampu menghadirkan konten yang edukatif dan relevan dengan kebutuhan warga. “Peserta bimtek ini juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi digital setara 6 GB sebagai pengakuan atas peningkatan kapasitas mereka,” ujar Marolli.

Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menilai keberlanjutan peran KIM sangat bergantung pada dukungan pendanaan. Menurut dia, Dana Desa bisa menjadi instrumen penting untuk membiayai kegiatan KIM secara berkelanjutan.

“KIM bisa menjadi motor penggerak publikasi program pemerintah, mulai dari koperasi, stunting, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Karena itu, perlu payung hukum agar aktivitas KIM memiliki kepastian anggaran,” kata Ganjar.

Selain soal pembiayaan, bimtek ini juga membahas pentingnya kolaborasi antara KIM, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain. Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan potensi desa, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pasar produk lokal.

Acara yang berlangsung secara luring dan daring ini dihadiri perwakilan Dinas Kominfo kabupaten/kota, Dinas Koperasi dan UKM, serta komunitas media. Diskusi interaktif dalam bimtek menyoroti praktik baik KIM dalam mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan desa.

Pemerintah berharap, lewat pelatihan ini KIM tidak hanya menjadi jembatan informasi, tetapi juga penggerak literasi digital di tingkat desa. Dengan begitu, masyarakat desa dapat lebih mandiri, inklusif, dan siap menghadapi tantangan ekonomi digital.

Transformasi digital berbasis desa melalui KIM diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus memperkecil kesenjangan digital. Kebijakan ini diharapkan memberi dampak langsung berupa meningkatnya akses informasi, peluang usaha, dan kualitas hidup masyarakat desa.(rls)